Petisi Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Diteken Ribuan Akun

RADAR NONSTOP - Petisi ‘Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD’ yang diunggah di situs change.org sejak Kamis (3/12/2020) mendapat perhatian masyarakat luas. Ribuan akun pun meneken petisi tersebut.

Diketahui, petisi tersebut muncul menyusul rencana kenaikan gaji dan tunjangan dalam rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta pada 2021 mendatang.

Hingga Jumat (4/12) pukul 14.15 WIB, petisi ini telah ditandatangani sekitar 1.927 orang dan kemungkinan bakal terus bertambah. 

Targetnya, petisi yang dibuat Miraj Yusuf dan ditujukan kepada DPRD serta Pemprov DKI Jakarta itu dapat mengundang partisipasi 2.500 orang.

Dalam keterangan petisi, Miraj menyatakan mendengar informasi mengenai gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI yang bakal dinaikkan.

"Dari berita-berita terpercaya, kita tahu, total gaji, tunjangan, dan dana kegiatan per Anggota DPRD akan naik, dari sekitar Rp 2,7 miliar menjadi sekitar Rp 8,38 miliar per tahun. Total anggaran mencapai Rp888,68 miliar untuk 106 anggota. Sedikit lagi 1 triliun!," tulis Miraj.

Ia lantas membandingkan, pada masa pandemi ini sebagian warga Jakarta berada dalam kondisi terpuruk, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, hingga bangkrut.

Namun pada saat yang bersamaan, lanjut Miraj, justru anggota DPRD berniat menaikkan gaji dan tunjangan untuk diri sendiri.

"Mohon diingat, kenaikan gaji dan tunjangan itu menggunakan uang pajak rakyat. Kami, sebagai rakyat, tidak ikhlas uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan," kata dia melalui petisinya.

Diketahui, rancangan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta tahun 2021 beberapa waktu belakangan jadi sorotan. Pasalnya, setiap anggota legislatif dialokasikan anggaran sebesar Rp8,3 miliar.

Di DPRD DKI Jakarta, ada 106 anggota legislatif. Dengan demikian, anggaran RKT tahun 2021 yang diajukan mencapai Rp888 miliar.

Dalam rancangan RKT itu, anggaran sebesar Rp8,3 miliar per tahun bagi setiap anggota dirincikan untuk pendapatan langsung, pendapat tidak langsung, kegiatan sosialisasi dan reses.

Saat dikonfirmasi pada Selasa (1/12) lalu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengklaim tak ada kenaikan gaji anggota dewan seiring dengan peningkatan anggaran RKT.

Kata dia, total anggaran itu merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun. Menurut Taufik, kenaikan terjadi karena terdapat penambahan kegiatan dalam RKT DPRD DKI tersebut.

"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik, Selasa (1/12).