PD dan PK Golkar Kab. Bekasi Desak DPP Cabut Rekomendasi Cawabup

RADAR NONSTOP - Para Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Desa (PD) Partai Golkar Kabupaten Bekasi menolak Calon Wakil Bupati (Cawabup) saat ini bakal berbuntut panjang.

Pasalnya, mereka sudah sepakat akan melakukan aksi boikot di Kepengurusan Daerah dan Pusat.

Ketua PK Golkar Kecamatan Cabangbungin, Lurah Darman mengatakan, pihaknya dan semua pengurus PD Partai Golkar menolak pencalonan Wakil Bupati dari luar Kabupaten Bekasi.

"Kami 23 PK dan 187 PD sepakat untuk menolak pencalonan Wabup atas nama Marjuki," ujarnya usai rapat di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Senin (22/7).

Ditambahkan, agenda pada hari ini adalah menyerahkan dokumen terkait penolakan pengurus partai kepada Pelaksana Tugas (Plt) DPD Golkar Kabupaten Bekasi yang juga menjabat sebagai Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

"Kami hari ini menyerahkan data kepada DPD dan penolakan, itu sudah harga mati dari PK," bebernya.

Menurutnya, para pengurus berharap DPP Partai Golkar mencabut kembali surat rekomendasi bernomor R-795/GOLKAR/VII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2019, DPP Partai Golkar telah memberikan persetujuan kepada dua nama bakal calon yang nantinya akan dipilih DPRD Kabupaten Bekasi dengan nama Tuti Nurcholifah Yasin dan Akhmad Marjuki. Sebab para pengurus menilai hal itu sudah menyalahi aturan.

"Kami mendesak agar DPP mempertimbangkan dan mengkaji ulang cara pendaftaran, karena
caranya menyalahi aturan," tegasnya.

Pihaknya menilai, pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sebab sudah banyak yang berkhianat.

Sehingga dengan demikian, kata dia, jika tuntutan para pengurus tidak diindahkan, maka akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi.

"Jika tidak ditanggapi maka PK dan PD akan mengadakan aksi yang lebih konsisten. Sonhaji, Sekjen yang berkhianat itu sama Nabril," kesalnya.

Sementara itu, mantan Wakil Sekjen DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Supri menilai Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi Eka Supria Atmaja tidak punya loyalitas dengan para kader partai, sehingga sampai terjadi konflik seperti sekarang ini.

"Di era Plt DPD sekarang ini kurang loyalitas. Sehingga, sampai terjadi gejolak para pengurus partai mulai dari PD dan PK," pungkasnya.