Jangan Ribut Aja, Ada Gak Calon Ketua MPR Seperti Taufiq Kiemas

RADAR NONSTOP - Rebutan kursi ketua MPR kian tak menentu. Partai-partai hanya berburu kursi bukan soal gagasan besar. 

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno juga meminta  fraksi-fraksi di MPR untuk mulai mewacanakan gagasan, konsep besar, yang akan dilakukan dan program strategis yang dikerjakan bila terpilih sebagai pimpinan MPR. 

“Dalam isu pimpinan MPR, PDI Perjuangan lebih mengedepankan program strategis untuk MPR periode 2019 – 2024,” ujarnya dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Musyawarah Mufakat untuk Pimpinan MPR” di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2019). 

Selain itu Hendrawan juga mendorong semua fraksi menyodorkan nama yang sesuai kriteria dan rekam jejak yang baik untuk pimpinan MPR agar mempermudah komunikasi politik. 

“Pimpinan MPR harus orang yang memahami konstitusi, sejarah evolusi dan ruh marwah Pancasila,” tuturnya.

Hendrawan menyebutkan tiga kemungkinan dalam konstelasi pemilihan pimpinan MPR. Pertama, pimpinan MPR akan dipilih secara aklamasi atau musyawarah dan mufakat. 

Namun, untuk mencapai aklamasi tergantung pada figur ketua MPR. Dia mencontohkan figur Taufiq Kiemas yang terpilih sebagai Ketua MPR secara aklamasi pada tahun 2009. 

“Apakah kita punya figur seperti Taufiq Kiemas yang menjadi jembatan kebangsaan? Dilihat dari nama-nama yang beredar, sepertinya agak sulit untuk dilakukan secara aklamasi,” kata Hendrawan yang juga Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR.

Kedua, pemilihan pimpinan MPR dengan tiga paket. Dilihat dari jumlah fraksi dan kelompok DPD, kata Hendrawan, bisa muncul tiga paket pimpinan. Setiap paket pimpinan itu ada dua orang wakil dari DPD dan tiga orang dari parpol. 

“Tiga paket ini kemudian dipilih oleh anggota MPR,” ujarnya. 

Ketiga, paket tengah. Menurut Hendrawan, paket tengah ini disusun oleh parpol dengan prediktabilitas (kemungkinan) kemenangan yang jelas. Paket ini bisa diajukan urutan pertama sampai tiga pemenang pemilu, satu partai menengah dan ditambah DPD. 

Misalnya, PDI Perjuangan (128 kursi), Golkar (85 kursi), Gerindra (81 kursi), ditambah satu partai menengah, dan DPD (136 kursi). 

“Jumlahnya sudah lebih dari 360 kursi (anggota MPR sebanyak 712 orang). Dengan demikian paket pimpinan MPR ini sudah pasti menang,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menyebutkan terbuka peluang pimpinan MPR dipilih secara aklamasi.  Dalam hal ini DPD memainkan peran. Jika sulit mencari ketua MPR dari partai politik, maka pilihannya Ketua MPR dari DPD. 

“Jumlah kursi DPD sebesar 136 memiliki kekuatan tersendiri. Jumlah ini lebih besar dari anggota masing-masing fraksi yang ada di MPR,” katanya.

Kemungkinan tersebut, lanjut Ahmad Baidowi, bisa terjadi. 

“Namun dari pengalaman dalam pemilihan pimpinan MPR, komposisi yang menempatkan anggota DPD sebagai ketua MPR belum pernah berhasil,” ujarnya.