Rebutan Ketua MPR, Ini Politik Bung dan Bukan Balas Budi

RADAR NONSTOP - Partai Demokrat (PD) tak mau ketinggalan. Bukan hanya kursi menteri tapi posisi Ketua MPR juga dibidik. 

Untuk memuluskan niatnya, PD mulai mengungkit kisah 2009. PD memang punya sejarah dengan PDIP. 

Saat itu, SBY menjabat presiden. Demokrat sebagai pemenang dan PDIP berada di luar pemerintahan. Terjadi kesepakatan antara dua partai. Ketua DPR dijabat oleh Marzuki Alie, dari PD. Ketua MPR dijabat Taufiq Kiemas dari PDIP.   

Tapi itu 2019, saat ini 2019 peta politik tentunya berbeda. Artinya, PDIP tidak serta merta harus memberikan kursi ke Demokrat. 

Apalagi, partai koalisi Jokowi rame-rame mengincar posisi ketua MPR. Bisa saja, Demokrat hanya dapat wakil ketua. 

Kalaupun posisi ketua MPR dihuni partai koalisi akan lebih elegan jika jatah atau porsi menterinya dikurangi. 

Karena, MPR adalah penentu dan penjaga konstitusi negara. Harus tokoh dan partai yang loyal. 

Jangan sampai posisi Ketua MPR, hanya bikin repot Jokowi. Inikan politik dan bukan balas budi jabatan.

Bisa saja saat SBY memberikan kursi ketua MPR pada 2009 untuk mempersempit ruang gerak oposisi. Karena bagaimana pun, PDIP tahan banting berada pada luar pemerintah. 

Jika dihitung soal balas budi tentunya SBY yang membayar itu. Karena, disaat Megawati jadi Presiden-lah, SBY menduduki kursi Menkopolhukam.