Sabtu,  20 April 2024

Ibukota Pindah, PNS Kementerian Bingung Pilih Kerja Apa Suami

NS/RN
Ibukota Pindah, PNS Kementerian Bingung Pilih Kerja Apa Suami

RADAR NONSTOP - PNS di kementerian lagi dilanda galau. Mereka bingung mau pilih mana, apakah kerjaan apa istri dan anak.

Rasa galau itu lantaran, ibukota akan pindah dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. 

Sonya, PNS dari kementerian mengaku, dirinya dan beberapa teman cewek lainnya lagi bingung. "Karena kami akan pindah ke Kalimantan. Sedangkan keluarga ada di Jakarta," keluh ibu dua anak ini. 

BERITA TERKAIT :
Kabar Gembira dari Mendagri, 75 Ribu Satpol PP Berpeluang Jadi PNS
Ada 225.000 Peluang Jadi PNS Penempatan IKN

Hal senada diucapkan Pariza. Kata dia, jika benar kementerian tempatnya kerja pindah ke Kalimantan maka dirinya mengajukan pindah tugas. 
"Saya pilih suami dan anak. Jadi saya ajukan saja pindah tugas," ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, konsekuensi pemindahan ibu kota adalah PNS ikut ke Kalimantan.

Namun, tidak semua PNS instansi pusat akan ikut pindah. PNS yang pindah diprioritaskan kepada jabatan struktural. Sedangkan PNS yang berhubungan dengan pelayanan publik akan tetap dipertahankan.

"Enggak semua akan ikut pindah. Hanya PNS yang memegang jabatan struktural pasti pindah. PNS dengan jabatan fungsional pelayanan publik seperti pegawai pajak tetap di Jakarta," kata Bima di Jakarta, Rabu (21/8).

Saat ini jumlah PNS di Indonesia 4,3 juta orang. Sebanyak 30 persen atau 1,29 juta di antaranya adalah PNS instansi pusat.

Nantinya sekitar 500 ribu hingga 600 ribu PNS yang akan dipindahkan ke Kalimantan. Itupun pemindahannya butuh proses karena harus ada kesiapan infrastruktur serta jaringan telekomunikasi memadai.

"Kalau semua infrastruktur sudah oke, PNS bisa dipindahkan kapan saja," ujarnya.

Sedangkan bagi PNS yang menolak pindah, lanjut Bima, harus siap menerima konsekuensi. Mereka harus menerima jabatan yang ada di Jakarta, yakni jabatan fungsional.

"Pemindahan kan karena kebutuhan organisasi. Kalau menolak pindah ya siap dengan jabatan apa adanya. Makanya nanti akan dipilih PNS yang dipindah lebih banyak berkaitan dengan kebijakan. Sedangkan yang berkaitan dengan layanan publik akan tetap dipertahankan di Jakarta," tandasnya.