Iwa Diperiksa Lagi, Sebaiknya DPRD Penerima Duit Suap Meikarta Nyerah Aja

RADAR NONSTOP - Mantan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa kembali diperiksa KPK. Duit suap proyek Meikarta itu diduga mengalir ke mana-mana.

Selain Iwa, anggota DPRD di Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat kabarnya juga menerima. Iwa mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

"Jadi saksi Bartholomeus Toto," kata Iwa saat keluar dari ruang pemeriksaan KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019).

Namun Iwa tidak menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan itu. Iwa juga hanya menjawab terima kasih ketika ditanya soal pencalonannya maju Pilkada Jawa Barat.

BACA JUGA: Kang Iwa Jujur Saja Siapa Penerima Duit 

Iwa keluar dari gedung KPK sekitar pukul 15.00 WIB. Ia langsung berjalan menuju mobil tahanan.

Iwa sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara terkait proyek Meikarta. Ia ditetapkan tersangka bersama eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

Iwa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 900 juta. Duit itu diduga terkait pengurusan Peraturan Daerah tentang RDTR Kabupaten Bekasi.

BACA JUGA: Waras Vs Leman, Anda Percaya Siapa?

Sementara itu, Toto dijerat KPK sebagai tersangka karena diduga memberi suap kepada eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. KPK menduga Toto merestui pemberian duit Rp 10,5 miliar kepada Neneng untuk memuluskan perizinan Meikarta.

Sementara KPK masih memburu tersangka lain. "Bisa saja ada anggota dewan yang kena," terang sumber di KPK. 

Waras Wasisto dan Leman saat diperiksa KPK.

Yang menjadi langganan diperiksa KPK adalah dua politisi Banteng yakni Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi Soleman alias Leman dan Waras Wasisto (DPRD Jawa Barat). Keduanya bukan hanya diperiksa tapi juga dijadikan saksi.

"Masih terus kita kembangkan. Nanti kita lihat saja dari penyidik," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta.

Seperti diberitakan, baik Leman dan Waras juga telah membantah terlibat dalam kasus izin Meikarta.