Soal CCTV Di Gedung DPRD Kota Bekasi, Keterangan Sekwan Dengan Inspektorat Kok Gak Sinkron?

YUD
Soal CCTV Di Gedung DPRD Kota Bekasi, Keterangan Sekwan Dengan Inspektorat Kok Gak Sinkron?
Widodo Indrijantoro

RADAR NONSTOP - Menyikapi tindaklanjut dari keterangan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bekasi perihal adanya CCTV  di gedung DPRD yang katanya atas rekomendasi BPK sejak tahun 2015.

Hal ini tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Inspektorat Pemkot Bekasi yang mengatakan, hal itu atas rekomendasi dari KPK sejak tahun 2017.

Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group) mengatakan, pemasangan CCTV merupakan rencana aksi pencegahan Korupsi yang dilakukan oleh setiap daerah dengan supervisi dari Korsupgah KPK.

"Hal ini agar setiap pembahasan di dewan dapat terdokumentasi dan akuntabel. Teknis pemasangan CCTV dan ditempatkan di ruang-ruang mana saja adalah teknis Sekretaris DPRD," terang Widodo, Rabu (11/9).

Widodo menjelaskan, rencana aksi pencegahan Korupsi oleh setiap daerah di supervisi oleh Direktorat pencegahan KPK, pada tahun 2017.

"Dan hal itu berlaku untuk seluruh daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten seluruh Indonesia," pungkasnya.

Disinggung apakah benar CCTV atau Closed Circuit Television yang merupakan sebuah kamera video digital dan difungsikan untuk memantau juga mengirimkan sebuah sinyal video di gedung DPRD Kota Bekasi diduga langsung konek ke Walikota Bekasi?, Widodo bungkam.