Ngoceh Dana Anti Virus Rp 12 Miliar, William (PSI) Disuruh Belajar Baca Anggaran 

RADAR NONSTOP - William Aditya Sarana dicibir. Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta ini dinilai tak paham anggaran. Dia disuruh belajar membaca anggaran. 

Ucapan William soal menyoroti anggaran anti virus yang diusulkan sebesar Rp 12 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta dinilai salah.

Politisi Partai Demokrat (PD) DKI Jakarta, Taufiqurrahman mencuit dan menjelaskan ktitik William. Di @taufiqrus, mantan Ketua Fraksi PD DPRD DKI ini menyebut kalau serangan William ke Anies tidak akurat bahkan cenderung fitnah.

Dia juga menyesalkan ada anggota dewan yang tidak bisa membaca anggaran. "Apa yang bisa diharapkan dari anggota dewan yang lebih semangat menyerang gubernur sehingga mengabaikan akurasi informasi dan malah menyesatkan media dan masyarakat?," tulis Taufiqurrahman, Sabtu (5/10) malam.

Kata dia, anggaran Rp 12,9 miliar pada penyediaan lisensi perangkat lunak dan anti virus di Dinas Dukcapil ada tiga sektor. Pertama, Antivirus Symantec Endpoint senilai total  384 juta.

Kedua, pembelian lisensi Microsoft Office Pro 2016 seharga 3,9 juta per lisensi. Ada 1.000 komputer yang akan dipasangi program ini dengan nilai total Rp3,9 miliar.

Ketiga, pembelian lisensi Oracle Database Enterprise yg saat ini sudah digunakan tapi masih dalam mode ujicoba. Dan, sistem itu digunakan untuk sistem Akses Langsung Pelayanan Dokumen Cepat dan Akurat (Alpukat Betawi) senilai 797 juta per unit (core).

"Saat ini server tersebut ada 16 core, tapi karena diskon cukup membayar 9 core dengan total Rp 7,894 miliar," ucapnya.

"Tidak ada 12.000 komputer di pemprov yang membutuhkan antivirus dengan nilai mencapai Rp 12 M. Sangat memalukan jika anggota dewan tidak bisa membaca anggaran degan akurat dan langsung menyebarkan pernyataan publik yang salah tanpa berpikir dan mencerna terlebih dahulu," tulis Taufiqurrahman.

"Saran saya sebaiknya @willsarana nanti pilih di Komisi A yah. Jadi bisa bahas detail tentang hal ini, karena Dinas Dukcapil dan Kominfo mitra Komisi A. Sehingga gak salah dalam penyampaian ke publik dan malu-maluin," tambah Taufiqurrahman.