Soal Rasionalisasi PAD Kota Bekasi, Komisi III: Tidak Ada Alasan Turun Harus Meningkat

YUD
Soal Rasionalisasi PAD Kota Bekasi, Komisi III: Tidak Ada Alasan Turun Harus Meningkat
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan

RADAR NONSTOP - Anggaran Pendapat Asli Daerah (PAD) kian menciut, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Bekasi.

Penurunan target PAD Kota Bekasi, yang disampaikan Walikota Bekasi Rahmat Effendi dalam laporan nota keuangan RAPBD 2020, mendapat respon serius dari Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan.

Pasalnya, penurunan target PAD Kota Bekasi pada tahun 2020 mendatang, terjadi akibat adanya rasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun sebelumnya, sehingga target capaiannya pun diturunkan menjadi Rp 256,4 miliar dari target awal sebesar Rp 3,017 triliun.

“Kenapa rasionalisasi pendapatan tidak tercapai? Masak seorang Walikota tidak mampu mengoperasionalkan SKPD-nya? Makanya kasih otoritas, jangan main tunjuk-tunjuk kepala dinas tapi tidak mampu. PAD itu kan awalnya rasional. Emangnya PAD itu diciptakan ujug-ujug? PAD kan lewat perencanaan. Jadi kalau itu diturunkan (PAD) hingga Rp 200 miliar, bukan saya lagi yang bertanya, tapi 2,8 juta masyarakat Kota Bekasi juga akan bertanya,” ungkap Nuryadi di Komisi III DPRD Kota Bekasi, Selasa (8/10).

Menurutnya, rasionalisasi PAD Kota Bekasi tersebut bukan alasan tidak tercapainya target pendapatan. Hanya saja, tidak adanya otoritas yang diberikan Walikota Bekasi kepada SKPD penghasil. Akibatnya, defisit keuangan di Kota Bekasi tidak akan terselesaikan.

“Emangnya semua kerjaan kita ini tidak didasari rasionalitas, tidak adanya perencanaan? Semua itu direncanakan, harusnya soal PAD itu tidak ada alasan turun, harusnya meningkat, minimal sama lah. Saya juga sudah tanya kepada akuntan publik soal defisit di Kota Bekasi, tidak ada benang merahnya, bahkan hal ini juga pernah dialami DKI, saya tanya sama Ketua DPRD DKI juga. Tapi rasionalitas yang dianggap itu, justru sebenarnya tidak punya otoritas,” papar Nuryadi.

Perbaikan keadaan keuangan Kota Bekasi bukan hanya soal target PAD saja, kendati sumber daya manusia yang dipilih Walikota Bekasi harus mumpuni. Sebab itu, Nuryadi menyarankan agar ada evaluasi terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil.

“Ini kan persoalannya tidak ada keseriusan, terlalu cepat-cepat ganti pimpinan SKPD. Kalau orang mau merencanakan, ya harus sama orang yang sama dulu, sehingga perencanaannya jalan dan tidak berubah-ubah. Coba kasih otoritas, kalau tidak berhasil capai target, ganti. Dulu Ahok begitu jadi Gubernur, dan itu harus,” terangnya.

Nuryadi Darmawan menjelaskan, dalam kinerja SKPD masih banyak permasalahan, yang paling terlihat yaitu ketidaksesuaian sehingga tidak memahami betul target dan tujuan pendapatan PAD di suatu Dinas. Jadi, perlu dievaluasi.

"Kalau perlu, SKPD yang tidak bisa mencapai target PAD dicopot atau digantikan. Saya yakin Bang Pepen (Sapaan akrab Walikota Bekasi, Rahmat Effendi - Red) tahu. Saya tidak punya keyakinan Bang Pepen gak paham. Bila ada yang bilang tidak paham, bukan gak paham melainkan situasi argumentasi politik. Iya sedang kecewa dengan SKPD yang iya tunjuk salah semua. Dan untuk hal ini Bang Pepen jangan baper," ujarnya.

Sejauh ini, lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut, proses pembenahan SKPD sedang dalam perbaikan Walikota. Diakui atau tidak, kesalahan pada penunjukkan menjadi satu permasalahan yang akan menyita banyak waktu.