PKS Minta Jokowi Tuntaskan Janji Kampanye Yang Belum Terealisasi

RADAR NONSTOP - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera minta penerapan janji Revolusi Mental dan pekerjaan besar yang tidak tercapai di periode sebelumnya harus dituntaskan di periode ke II Presiden Jokowi.

“Insyaallah tanggal 20 Oktober 2019 Pak Jokowi-Kitai Maruf akan dilantik, Saya berharap janji yang tidak terealisasikan pada periode lalu harus bisa dituntaskan  di periode ke II ini tidak boleh ada alasan lagi,” Kata Mardani, Sabtu (19/10/2019)

Menurut legislator asal Dapil Jakarta Timur itu mengatakan salah satu janji utama kampanye Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi 7% tidak tercapai. 

“ Saya apresiasi terkait infrastruktur yg sudah dilakukan. Namun mewujudkan pembangunan dgn target pertumbuhan di atas 5% perlu menjadi prioritas utama. Pembenahan reformasi struktural termasuk tata kelola dan pemangkasan regulasi harus dilakukan sejak awal” ujar Mardani.

Inisiator gerakan #KamiOposisi melanjutkan Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% perlu kerja keras dam cerdas.

Oleh karena itu, Mardani memberikan beberapa pointer   Konstruktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7% pemerintah Jokowi harus melakukan gerakan serius dalam hal reformasi struktural pada 3 bidang utama. 

Pertama, penataan dan pembenahan insitusi perpajakan hingga rasio pajak kita menyentuh angka 14%. 

Kedua, konsolidasi regulasi pusat hingga daerah dan diikuti dgn penegakan hukum yg tegas. 

ketiga, insentif untuk riset dan pengembangan produk. Semua hal ini perlu didukung dengan peningkatan kekuatan tata laksana institusi kita.

Selain tiga hal itu, Pemerintahan Jokowi harus juga memperhatikan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami ketidak pastikan karena perang dagang antara dua raksasa US vs Tiongkok

“kondisi global yg tidak pasti menjadi tantangan lainnya. Ketidakpastian ekonomi global ditambah perang dagang Cina-Eropa menurunkan peluang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dunia.” Kata Mardani.

Selain itu, trend deindustrialisasi yg terus berjalan menjauhkan Indonesia dari higher middle income country., “Banyaknya regulasi menjauhkan kita utk mencapai ease of doing bussiness dan ini membuat Indonesia kian tertinggal dari negara Asean lainnya, ini harus jadi perhatian penting pemerintahan Jokowin periode ke II,” ujarnya

Terakhir, kurangnya konsolidasi modal dlm negeri dan tingkat kedalaman inklusi keuangan kita yg rendah, perlu mendapat perhatian. “ Dengan bank ability yang masih blm mengcover seluruh penduduk, membuat Indonesia masih bergantung pd investasi dan aliran modal dari luar,” kara Mardani.

Wakil ketua Komisi II DPR itu berharap semua cacatan kritis konstruktif itu menjadi masukan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepannya, “Semoga semua catatan tsb dapat diperbaiki. Mari kita doakan bersama agar proses pelantikan dapat berjalan dgn lancar dan keduanya mampu membawa negeri ini jauh lebih baik ke depan,” pungkasnya.