Akademisi: Untuk Efisiensi Beban APBD, Lewat Hak Angket DPRD Harus Audit TKK

YUD
Akademisi: Untuk Efisiensi Beban APBD, Lewat Hak Angket DPRD Harus Audit TKK
Tuti Sariningsih

RADAR NONSTOP - Sampai hari ini jumlah TKK di Kota Bekasi masih simpang siur. Ada yang menyebut hanya 9 ribu, ada yang mengatakan 11 ribu, bahkan ada yang berani juga menyampaikan informasi jumlah TKK/GTK sampai 13 ribu orang.

Apabila benar jumlah pegawai TKK sekian, berapa beban anggaran yang harus ditanggung perbulan oleh Pemkot Bekasi.

Menyikapi hal tersebut, Tuti Sariningsih, Akademisi dengan tegas mengatakan, apabila diasumsikan jumlah pegawai TKK yang disebutkan di atas maka akan memakan beban APBD kurang lebih 30-40 miliar perbulan, maka dalam satu tahun anggaran beban APBD mencapai ratusan miliar.

"Untuk itu, DPRD dalam hal ini Komisi I, lewat Hak Angket harus segera melakukan audit demi mengetahui berapa total jumlah TKK di Kota Bekasi untuk mengefisiensikan beban anggaran yang digelontorkan melalui APBD untuk menggaji para pegawai TKK di Kota Bekasi," papar dosen pengajar di MAJI BUSINESS SCHOOL dan Institute STIAMI kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Sabtu (19/10).

Mbak Uut - sapaan akrabnya menambahkan, demikian juga DPRD harus mempertanyakan kepada Eksekutif dalam hal ini Walikota atau yang terkait tentang perbandingan ideal antara jumlah ASN/PNS dengan jumlah Pegawai TKK.

"Karena berdasarkan ketentuan Peraturan perbandingan ideal jumlah ASN dengan Pegawai TKK adalah 1 berbanding 8, maka apabila jumlah pegawai ASN di Kota Bekasi berkisar 16 ribu pegawai, maka jumlah Pegawai TKK adalah cukup 1600 orang," tegasnya.

Apalagi, lanjut Mbak Uut, Pemerintah setempat mematok honor TKK setara besaran Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp 3,9 juta per bulan.

Ketika dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait apa sikap Dewan dalam menyikapi TKK yang ada saat ini di Kota Bekasi, yang mana dianggap membebani APBD, Choiruman J. Putro, Ketua DPRD Kota Bekasi dengan singkat mengatakan,
sesudah rapat pembahasan, nanti akan segera kita sampaikan.

"Agar lebih matang dengan data dan konfirmasi data dari Eksekutif," terang politisi Fraksi PKS tersebut.