Juru Tulis Sambutan Anies Digoreng, Saat Jokowi Dan Ahok Gubernur Biasa Aja Tuh

RADAR NONSTOP - Penulis naskah sambutan Anies Baswedan ramai. Sebelumnya yang digoreng adalah anggaran lem aibon dan pulpen. 

Pemprov mengajukan anggaran senilai Rp 390 juta untuk empat orang juru tulis sambutan Anies. Diketahui, juru tulis sambutan gubernur sudah ada sejak era Fauzi Bowo. Bahkan ketika Jokowi dan Ahok menjadi gubernur juga ada juru tulis. 

Anehnya, isu itu tenggelam. Lalu kenapa sekarang baru ramai?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku membutuhkan bantuan untuk membuat pidato dalam setiap acara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

Rencana ini tertulis dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Pada draf itu terdapat kejanggalan karena biaya tersebut sebelumnya ditujukan untuk 6,5 orang.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDHKLN) Pemprov DKI Jakarta, Mawardi mengakui terdapat kesalahan tulis pada draf itu. Menurutnya data yang benar adalah empat orang juru tulis.

"Iya (salah input) karena memang membutuhkan pagunya sekian, tapi yang ada di sistem masih hitungan yang lama. Kami membutuhkan empat orang. Sehingga tercapai nilai pagu Rp392 juta," ujar Mawardi saat dihubungi, Rabu (6/11/2019).

Mawardi beranggapan pengadaan juru tulis pidato bukan hal baru di lingkungan Pemprov DKI. Menurutnya juru tulis pidato juga ada sejak era Gubernur sebelumnya, Joko Widodo.

"Penulis naskah dari dulu ada.Tapi tidak banyak. Yang kemarin tahun 2019 ini ada dua orang," jelasnya.

Mawardi tak merinci soal jumlah juru tulis pidato sejak era Gubernur sebelumnya. Namun untuk tahun 2020, jumlah pembuat pidato Anies bertambah dari dua orang menjadi empat orang.

Penambahan itu, kata Mawardi perlu dilakukan. Pasalnya pembuat pidato itu tidak hanya membuat sambutan untuk Anies saja, tapi asisten juga.

"Karena melihat frekuensi sambutan Gubernur cukup banyak. Karena tidak hanya Gubernur, para asisten yang mewakili Gubernur kami siapkan juga," tuturnya.

Ia menjelaskan, nantinya anggaran tersebut dibagi kepada empat orang untuk 12 bulan atau satu tahun. Jika nantinya Wakil Gubernur baru dilantik, Mawardi meyakini jumlahnya tidak akan ditambah.