Soroti Kinerja Pemkab Bekasi, Ini Kata LSM Jeko

RADAR NONSTOP - Beredarnya hasil audit BPK 2018 Pemkab Bekasi di berbagai elemen masyarakat (stakeholder) menjadi tanda bahwa minimnya harmonisasi Eka Supria Atmaja ketika menjadi Plt dan Bupati Bekasi definitif. 

Demikian dikatakan Dewan Pendiri LSM Jendela Komunikasi (Jeko), Heri Pandapotan, yang terus menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang dinilai kurang maksimal.

"Untuk itu, sikap kritis stakeholder berlomba menyoroti kinerja para "pembantu" bahkan sampai "majikan" nya. Terlepas suka atau tidak, objektif atau subjektif itulah kenyataan yang ada dan harus diterima lapang dada," kata Bob panggilan akrabnya.

Menurut Bob, apa yang terjadi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Barat atas laporan Keuangan Pemkab Bekasi tahun 2018, Nomor : 34B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, adalah fakta, bahwa integritas dan kinerja "pembantu" Bupati Bekasi itu diduga membuat laporan ABS alias Asal Bapak Senang.

"Coba simak dan perhatikan soal yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi. Diduga banyak desa yang belum menyampaikan LPJ realisasi pelaksanaan DD, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan berakhirnya pemeriksaan BPK tanggal 30 April 2019," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Bob, ini kan benar-benar ABS (Asal Bapak Senang). Dari 180 desa di kabupaten Bekasi, hanya 48 desa yang menyampaikan LPJ tahap ketiga ke DPMD Kabupaten Bekasi.

Artinya, tambah Bob, fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Inspektorat dan kejaksaan itu tidak maksimal, sehingga wajar jika ada saling tuding.

"Untuk itu, atas adanya persoalan tersebut, seyogianya, "benang kusut" itu ditangani pihak kepolisian. Alasannya karena Pemerintah Pusat sudah menginstruksikannya kepada institusi kepolisian," pungkasnya.