Kemendagri Berikan Izin Pepen ke LN Tanpa Pendamping, Nah Loh Kok Bawa Lurah?

RADAR NONSTOP - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, No: 099/12119/SJ tertanggal 5 Nopember mengeluarkan Klarifikasi Perjalanan ke Luar Negeri a.n Drs. H. Rahmat Effendi (Wali Kota Bekasi.

Sahat P. Ricky Tambunan, selaku pelapor menegaskan, dalam surat klarifikasi tersebut dikatakan bahwa keberangkatan Walikota Bekasi ke China tanggal 7 sampai 11 Oktober 2019 lalu tidak mengusulkan sejumlah Kepala Dinas, Kepala Bidang/Kepala Seksi, Lurah dan sejumlah Camat kepada Menteri Dalam Negeri.

"Namun hal ini bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah yang mengatakan pada pelaksanaan Dinas Luar tersebut Walikota Bekasi, Rahmat Effendi didampingi sejumlah pejabat terkait yang membawahi tanggung jawab persoalan sampah di lingkungan," ujar Ricky kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Selasa (19/11/2019).

Keterangan dari Kabag Humas Sajekti, kata Ricky, Walikota Bekasi Rahmat Effendi bersama jajarannya memenuhi undangan Deputi General Manager of International Business Departemen of China Evarbright International Limited perihal business meetings dan kunjungan lapangan proyek perlindungan lingkungan dengan Surat undangan tanggal 23 Agustus 2019.

"Karena jelas Kemendageri menyebutkan Izin Walikota ke China tanpa pendamping, untuk itu kami melanjutkan laporan ke Ombudsman agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bekasi yang ikut ke China diberikan sanksi hukuman administrasi/kepangkatan, dan ini harus dilakukan oleh Ombudsman agar ada efek jera," tegasnya.

Bahkan, lanjut Ricky, perihal keberangkatan Walikota Bekasi beserta rombongannya ke China sudah sampai Presiden saya laporkan.

Ricky pun berharap, sebagai Walikota dia seorang Pamong, dia harus tau tugas-tugas kawan-kawan anak buahnya dibawah, dari Lurah, sampai para SKPD.

"Gak mungkin itu Lurah, Camat sama Kabid dan Kadis tidak diajaknya saat ke China. Dia harus bertanggungjawab untuk hal itu. Dimana keberangkatannya meninggalkan pelayanan publik. Jelas ini gak sejalan dengan kemauan Presiden Jokowi. Soal penanaman investasi, jangan bicara bagaimana soal bekerjasama dengan China. Tapi dia tak sidar 7 hari kawan-kawan itu yang di gaji oleh Negara, di gaji oleh Rakyat meninggalkan tugas sebagai pelayan publik. Hal ini kita tidak minta pertanggungjawaban Lurah atau Camat, tapi Walikotanya. Benri atau tidak, salah atau tidaj, sebagai Walikota Harusnya dia paham. Jadi jangan maen asal ngajak," ujarnya.

Disinggung soal adanya sikap intimidasi dari seorang Lurah ke salah satu awak media, Ricky mengecam pernyataan tersebut.

"Jujur sangat tersinggung saya. Apaan maksudnya dia, mau jadi jagoan dia? Inilah kalau Walikotanya melihara preman, Lurahnya pun ikutan jadi preman. Gak etis seorang pejabat ngomong seperti itu. Jadi Walikotanya harus sadar bahwa dia itu Pamong figur publik. Pamong itu harus membina, Walikota itu harus bisa jadi sosok Guru yang baik. Kota Bekasi bukan Kota Preman," tegasnya.