DPRD Pangkas Anggaran Rumah DP 0 Rupiah Anies, PKS Kok Diam Saja

RADAR NONSTOP - Program unggulan yang juga janji kampanye Anies Baswedan, rumah DP O Rupiah dibonsai  DPRD DKI Jakarta. Anehnya, PKS yang selama ini mengaku sebagai pendukung dan ngotot menduduki kursi bekas Sandiaga Uno malah diam.

Tak ada pembelaan apapun terhadap pemotongan anggaran DP 0 Rupiah itu, padahal dari total Rp2 triliun hanya disisakan Rp500 miliar saja.

“Aneh, kok nggak ada yang bela, padahal rumah DP 0 Rupiah itu program unggulan dan juga janji kampanye,” ujar Ketua Presidium Forum Diskusi Jurnalis Jakarta (FDJJ), Ahmad JL saat berdiskusi dengan awak media terkait pemotongan anggaran tersebut di Kebon Sirih, Kamis (28/11/2019).

Ahmad lantas mempertanyakan komitmen dan dukungan baik oleh relawan, partai pengusung dan pendukung terhadap program dan janji kampanye Anies Baswedan. 

“Kemana nih PKS yang katanya sebagai pengusung dan pendukung, terlebih sangat ngotot ingin menjadi DKI 2. Kok diam nggak bersuara,” ujar Ahmad menyesalkan.

Diketahui, anggaran DP 0 Rupiah diajukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Mata anggaran yang diajukan adalah untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).

Ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta Gembong Warsono mengatakan pada pembahasan awal, anggaran yang diajukan sebesar Rp 2 triliun. Namun dalam rapat komisi pembahasan anggaran, nilainya dipangkas menjadi Rp 1 triliun.

"Pinjaman daerah (untuk FPPR) tadinya Rp 2 triliun, kemudian turun menjadi Rp 1 triliun dan akhirnya disepakati Rp 500 miliar," ujar Gembong kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).

Program rumah DP Rp 0 ini merupakan program unggulan yang ditawarkan Anies sejak masa kampanye. Dalam perjalanannya kebijakan ini diberi nama Solusi Rumah Warga (Samawa).

Saat itu Anies berjanji bakal membangun 218.214 unit rumah DP Rp 0 selama lima tahun menjabat. Namun hingga kini baru ada 780 unit rumah DP Rp 0 di Klapa Village, Jakarta Timur.

Selain itu, program ini juga mendapatkan polemik karena dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, harganya dinilai terlalu mahal untuk masyarakat kelas bawah.

Syarat untuk memilikinya salah satunya memang gaji minimal Rp 4 juta. Selama pendaftaran juga ditemukan banyak peminat yang memiliki mobil mewah.

Meski demikian, Anies menganggap programnya itu tetap sesuai sasaran. Menurutnya proses klasifikasi yang dilakukan pihaknya tidak akan meloloskan orang dengan kemampuan ekonomi yang tinggi.