Soal Pelayanan Izin Pertek, Ini Kata Kasubsi PGT BPN Kab. Bekasi

RADAR NONSTOP - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi meminta masyarakat yang hendak mengurus Izin pertimbangan teknis (Pertek) untuk penggunaan tanah dapat langsung ke loket pelayanan Kantor BPN.

Pasalnya, hal itu perlu dilakukan untuk menghindari praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang kerap menyusahkan masyarakat.

Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Penata Gunaan Tanah (PGT) Hengky mengatakan, pihaknya membuka peluang seluas-luasnya bagi warga untuk mengurus langsung mulai dari pelayanan pengecekan sertifikat, peningkatan hak tanah dan Izin lainnya.

"Kami minta masyarakat yang mau mengurus izin, bisa Langsung ke loket yang kami sediakan. Kalaupun mau sama orang harus dengan surat kuasa," ujarnya Selasa (3/12).

Ditambahkan, akibat mengurus surat-surat melalui calo, itu yang kerap membuat image Pelayanan BPN rusak di mata masyarakat.

Karena, katanya, masyarakat seringkali dibuat kecewa dengan praktik percaloan. Sudah mengeluarkan biaya yang cukup mahal dan akan memakan waktu yang cukup panjang.

"Kami pastikan tidak ada istilah memperlambat, kalau syaratnya lengkap sesuai SOP 14 hari kerja sudah selesai," bebernya.

Masih kata Hrngky, memang ada retribusi biaya layanan pertanahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ATR. Selain itu, Hengky menegaskan, tidak ada biaya lainnya.

"Untuk perizinan Pertek memang ada retribusinya dan itu langsung disetor ke Bank melalui Surat Perintah Setor (SPS)," paparnya.

Masih Kata dia, BPN Kabupaten Bekasi siap mensukseskan program Presiden Joko Widodo yang meminta kepada jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

Artinya, jangan membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit. Sesuatu yang sulit justru harus dicari caranya agar menjadi mudah.

"Pokoknya kami siap berikan pelayanan terbaik Kepada masyarakat," pungkasnya.