Antisipasi Double Account, Pemkot Bekasi Tunggu Penyerahan Data BPJS

RADAR NONSTOP - Pemkot Bekasi hingga saat ini masih menunggu penyerahan data dari BPJS Kesehatan terkait jumlah kepesertaan BPJS warga Kota Bekasi di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI) guna penyandingan data sebagai langkah awal integrasi.

"Saat ini datanya lagi kita susun sambil menunggu data kepesertaan di luar dari PBI dan Jamkesda, termasuk jaminan lain di luar itu. Ini yang belum BPJS serahkan ke kita," ujar Jaini Idris, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bekasi kepada wartawan kemarin.

Dikatakan Jaini, data terakhir yang dimiliki Dinsos Kota Bekasi mencatat, peserta PBI, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh APBD Pemerintah berjumlah 120.159 orang.

Sedangkan peserta PBI yang ditanggung oleh APBN juga APBD Provinsi sebanyak 379.822 orang, sedangkan warga Kota Bekasi peserta PBI yang ditanggung APBN, APBD Provinsi, APBD Kota saat ini hampir mencapai 499.981 orang.

"Warga Kota Bekasi yang terintegrasi JKN sebanyak 120.159 orang, yang aktif sebanyak 117.137 orang. Data tersebut berdasarkan hasil catatan tahun 2019," terangnya.

Menurutnya, saat ini Dinsos Kota Bekasi sedang melakukan penyusunan ada atau tidaknya penambahan kepesertaan JKN yang ditanggung pemerintah.

Untuk itu, kata dia, Dinsos masih menunggu penyerahan data dari BPJS Kesehatan terkait data kepesertaan di luar PBI dan Jamkesda, termasuk bantuan peserta jaminan-jaminan di luar PBI dan Jamkesda.

"Data itu belum diserahkan pihak BPJS ke kita. Itu juga yang diminta oleh Walikota, biar diketahui berapa jumlah warga Kota Bekasi yang belum ikut jadi peserta BPJS Kesehatan, untuk menyandingan data biar ketemu jumlahnya," jelasnya.

Jaini berharap awal Januari 2020, datanya sudah muncul untuk mengetahui berapa jumlah keseluruhan penduduk Kota Bekasi yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Tapi kuncinya memang di BPJS. Kita hanya ingin tahu dulu jumlah penduduk Kota Bekasi ditambah kepesertaan JKN untuk PBI, ditambah kepesertaan yang mandiri itu berapa, paling tidak dari situ kan dia sudah punya jaminan. Berarti tidak perlu dicover KS supaya tidak muncul double account," terangnya.