Wahyu (KPU) Dicokok, PBNU Desak KPK Harus Berani Tajam Ke Atas 

RADAR NONSTOP - Polemik penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan kian meruncing. Kali ini Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang bersuara.

Said Aqil mengaku mendukung operasi tangkap tangan atau OTT KPK jika ada bukti-bukti yang jelas dan kuat. Tapi, dia berharap agar KPK berani juga mengusut tuntas kasus tersebut.

"KPK agar tidak tebang pilih," ungkapnya  kepada wartawan di Gedung Persekutuan Gereja di Indonesia, Jakarta, Sabtu (11/1).

Menurutnya, KPK harus juga menyasar kepada pejabat dengan level yang tinggi. "Harus juga tajam ke atas, bukan hanya tajam ke bawah dan samping," kata dia.

KPK menangkap Wahyu Setiawan pada Rabu, 8 Januari 2020. KPK menduga Wahyu menerima suap Rp 900 juta terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR dari PDIP. Suap diberikan oleh calon anggota legislatif Harun Masiku dan pihak swasta Saefulah.

Kasus ini bermula ketika PDIP ingin mengajukan pergantian antar waktu anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan, Sumatera Selatan, Nazarudin Kiemas. Nazarudin meninggal pada Maret 2019, namun terpilih menjadi anggota DPR. PDIP ingin suara Nazarudin, sebagai pemenang Pileg, diberikan kepada Harun Masiku. Tapi, rapat pleno KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.

Untuk memuluskan jalan Harun, Saefulah melobi Wahyu Setiawan agar mengabulkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih. KPK menyebut Wahyu meminta duit Rp900 juta untuk mengurusi pengajuan ini.

Kasus suap itu menyeret nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Saefulah dan Doni, diduga merupakan staf Hasto. Doni ikut ditangkap dalam OTT KPK namun tak menjadi tersangka.

Hasto menampik terlibat kasus ini. "Seolah-olah yang namanya Doni itu staf kesekjenan ditangkap. Saya mencari yang namanya Doni staf saya, ini namanya Doni di sebelah saya. Itu sebagai contoh framing," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun menyatakan akan menanyai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan suap Wahyu. Menurut Komarudin, sebagai ketua Dewan Kehormatan dia boleh menanyai siapa pun, termasuk sekjen.

"Ya tidak apa-apa (menanyai Sekjen). Tugasnya ketua Bidang Kehormatan itu menjaga kehormatan partai. Jadi semua orang dia boleh tanya," kata Komarudin di Jiexpo Kemayoran.

Meski begitu, Komarudin mengatakan saat ini belum mengklarifikasi dugaan suap Wahyu yang menyeret partainya. "Kami lagi proses rakernas, belum punya waktu," ujar dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menetapkan calon legislator PDIP Harun Masiku sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Wahyu Setiawan. Suap itu diduga terkait dengan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP, Riezky Aprilia oleh Harun.