Aliansi Pemuda Peduli Banjir Tuntut Audit Anggaran Bantuan Banjir Kota Bekasi

RADAR NONSTOP - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Banjir menggelar aksi unjuk rasa dan menyuarakan aspirasinya terkait dana bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk Kota Bekasi di gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (16/1).

Iskandar, selaku Jendral Lapangan mengatakan, pihaknya meminta transparansi anggaran yang sudah diberikan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Pemerintah Kota Bekasi terkait pagu anggaran penanggulangan korban banjir yang ada di PGP maupun di wilayah se Kota Bekasi.

"Oleh karena itu, kami meminta DPRD untuk membuat Tim Pansus terkait anggaran banjir. Kami juga meminta untuk mengaudit anggaran. Misalkan DPRD kita tidak bisa, mari kita bantu untuk mengawal bareng-bareng melakukan audit anggaran ke BPK RI dengan adanya surat tertulis berupa rekomendasi dari DPRD Kota Bekasi," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak mengatakan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Banjir menyampaikan aspirasinya pertama terkait penanganan banjir yang tidak maksimal dari Pemkot Bekasi.

"Kedua terkait dengan anggaran bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi atas kucuran anggaran bantuan dana banjir untuk dilakukan audit. Itu permintaan dari teman-teman Aliansi Pemuda Peduli Banjir Kota Bekasi," terang politisi asal Fraksi Demokrat tersebut.

Menurut teman-teman, lanjut Abdul Rozak, hal-hal yang dianggap belum pantas, dalam tanda kutip dianggap terjadi kecurangan.

"Jadi teman-teman meminta DRPD Kota Bekasi untuk melakukan audit. Namun demikian DPRD Kota Bekasi tidak punya kewenangan audit, tapi ada kewenangan untuk merekomendasikan audit ke BPK RI," tegasnya.

Jek - sapaan akrab Abdul Rozak berharap, Kota Bekasi memang tidak ada temuan. Anggaran yang digelontorkan selama ini digunakan dengan sebaik-baiknya, karena memang Pemerintah Kota Bekasi sudah capek, bekerja dengan maksimal dan sebagainya.

"Namun demikian, karena DPRD ini tempat pengaduan masyarakat, jadi tetap harus kita terima apapun bentuk aspirasinya, bentuk aduan dari masyarakat. Namun demikian, kalau anggaran yang turun dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemkot Bekasi ada penyelewengan, ya harus dilakukan audit ke BPK bila perlu ke KPK RI. Kalau terkait Pansus, kita harus bahas dulu di Rapim maupun Bamus. Perkembangan nanti kita kabari," pungkasnya.

Dalam tuntutannya, Aliansi Pemuda Peduli Banjir meminta kepada anggota DPRD Kota Bekasi untuk melakukan transparansi anggaran dana yang dikucurkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk korban banjir di Kota Bekasi.

Menuntut anggota DPRD Kota Bekasi untuk membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) banjir dan melakukan audit anggaran. Menuntut kepada DPRD Kota Bekasi untuk menyerahkan hasil audit dari Tim Pansus untuk diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Bila suara tidak lagi didengar, pendapatan tidak lagi diterima, Hanya Ada Satu Kata; LAWAN!!! Diam tertindas atau bangkit melawan.