Masih Defisit? Biaya Operasional Bus Transpatriot Per Hari Rp 23 Juta, Pendapatan Rp 7 Juta

RADAR NONSTOP - Sembilan armada Bus Transpatriot Koridor I yang resmi beroperasi pada Agustus 2019 lalu masih mengalami defisit biaya operasional kendaraan (BOK). 

Berdasarkan data, penjualan tiket penumpang yang menggunakan Bus Transpatriot hanya mampu untuk menutupi BOK sekitar 30 persen.

Selebihnya, biaya ditanggung oleh operator bus atau sekitar 70% terjadi defisit biaya operasional BusTranspatriot, dalam satu hari.

Dalam sehari, Bus Transpatriot membutuhkan biaya operasional sebesar Rp 23 juta. Sedangkan, pemasukan melalui penjualan tiket penumpang sebesar Rp 7 juta (30 persen) perharinya. Sehingga ada kerugian sebesar Rp 16 juta (70 persen) per hari untuk mengoperasikan Bus Transpatriot.

"Sampai saat ini, kita baru bisa menutupi BOK sebesar 30 persen atau sekitar Rp 7 juta per hari," ujar Direktur Utama PDMP, Tubagus Hendra Suherman, kemarin.

Dikatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bukan tidak menyadari akan hal ini. Jauh-jauh hari sebelum Bus Transpatriot resmi beroperasi di Kota Bekasi, Pemkot sudah memprediksi besarnya biaya BOK tidak akan sebanding dengan penjualan tiket penumpang Bus. 

Sehingga, katanya, Koridor I yakni rute Terminal Induk Kota Bekasi-Harapan Indah, mendapat suntikan dana melalui penyertaan modal. Dan, penumpang juga diberi subsidi harga tiket, untuk menarik minat masyarakat menggunakan Transpatriot.

Khusus Koridor I, lanjut Tubagus, operator Transpatriot sepenuhnya dipegang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi yaitu Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP). 

Dia menjelaskan, biaya operasional sembilan Bus Transpatriot Koridor I mencapai Rp 23 juta per hari, sudah termasuk penghitungan sumber daya manusia, perawatan mesin, bahan bakar, dan sebagainya.

"Berdasarkan BOK, per kilometer Bus Transpatriot mencapai Rp 13.517 belum ditambah dengan biaya lainnya, hingga di angka Rp 23 juta," ungkap TB. Hendra.

Diketahui, rute Terminal Induk Kota Bekasi – Harapan Indah sejauh 14,7 kilometer dan rute Harapan Indah – Terminal Induk Kota Bekasi sejauh 9,6 kilometer. Subsidi yang diberikan Pemkot Bekasi dalam bentuk penyertaan modal, untuk menutupi biaya operasional Transpatriot.

Tahun lalu, sambungnya, PDMP menganggarkan subsidi operasional Bus sebesar Rp 6 miliar, namun yang disetujui pemerintah daerah Rp 2,5 miliar. Besaran Rp 6 miliar diperoleh berdasarkan, penghitungan rata-rata operasional satu Bus mencapai Rp 2,5 juta. (Rp 23 juta dibagi sembilan Bus Transpatriot Koridor I, masing-masing Bus sekitar Rp 2,5 juta).

Dari hasil penjualan tiket, Transpatriot hanya mampu mengumpulkan dana sebesar Rp  7 juta perhari. Dengan jumlah 21 tempat duduk dapat dimaksimalkan menjadi 40 penumpang sambil berdiri.

"Rata-rata penumpang kami hanya sekitar 30 persen dari target mencapai 30-40 penumpang dengan maksimal enam trip," tuturnya.

Mekanisme pemberian subsidi terhadap Transpatriot dilakukan dengan cara mengganti uang yang sudah dikeluarkan (reimburse). Tidak semua dana penyertaan modal yang telah disetujui pemerintah daerah, bisa langsung masuk ke kas perusahaan PDMP. Namun, diambil berdasarkan besaran biaya yang telah dikeluarkan perusahaan.

"Kita pengeluaran biaya dahulu, baru direimburse. Sedangkan, dana yang sudah cair (masuk) ke perusahaan hanya Rp 900 juta. Tahun ini pun sama, kita ajukan penyertaan modal sekitar Rp 5 miliar. Belum tahu, berapa yang masuk ke kami," bebernya.

Saat ditanya perencanaan bisnis perusahaan ke depan terkait dengan Bus Transpatriot ini, ia menjawab masih terkendala dengan penyertaan modal.

"Jadi berpikirnya, Bus Transpatriot jangan disamakan dengan Transjakarta. Tidak aple to aple. Saat ini, Transpatriot sudah terjadi peningkatan penumpang yang cukup tinggi (dibanding awal-awal beroperasi). Tetapi, tetap saja belum dapat menutupi biaya operasional kendaraan," terangnya.

Dia menegaskan, sebagai BUMD yang mengelola Bus Transpatriot, perusahaan tak semata-mata mencari keuntungan bisnis saja tapi juga mencari sisi benefit lainnya.

"Benefit lainnya apa? Pelayanan kepada masyarakat akan pemenuhan moda transportasi yang nyaman, aman, terjangkau. Sisi benefit ini yang kita pertahankan," paparnya.

Sementara itu, Kepala Humas dan Divisi Hukum PDMP‎ Iqbal Daud menambahkan, pihaknya masih optimistis jika Transpatriot dapat bertahan di kemudian hari. Mengingat, pembangunan kereta ringan (light rail transit/LRT) memiliki stasiun di Bekasi Timur, yang menjadi potensi penambahan penumpang Transpatriot.

"Kita tetap optimistis ke depannya, Transpatriot akan menjadi moda transportasi yang dibutuhkan masyarakat," pungkasnya.

Dikatakan, dua koridor Transpatriot lainnya yakni Koridor II (rute Perumahan Vida-Summarecon) dan Koridor III (rute Perumahan Wisma Asri-Sumber Arta), telah dikerjasamakan dengan pihak swasta, PT Priatman Sarana Abadi (PSA). 

"PSA mengoperasikan sebanyak 20 Bus Transpatriot ukuran sedang, tanpa penyertaan modal dari pemerintah daerah, sehingga tiket penumpang di kedua koridor ini tidak bersubsidi," ujarnya.