Tatib Pilwagub Ketok Palu, Wagub Rasa Kredit Atau Cash, Pilih Mana?

RADAR NONSTOP - Proses Pilwagub DKI mulai menemui titik terang. DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Tata Tertib (Tatib) pemilihan wakil gubernur, Rabu (19/2/2020).

Dengan pengesahan tatib di DPRD, pilwagub DKI Jakarta pun hampir dipastikan menunggu hitungan hari untuk dilaksanakan politisi Kebon Sirih.

“Alhamdulillah peraturan DPRD mengenai tatib sudah selesai, jadi kita berharap dengan begitu persidangan-persidangan di Dewan bisa berjalan dengan cepat, efisien, efektif dan sudah punya dasar hukumnya,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menghadiri paripurna pengesahan tatib tersebut.

Seiring dengan ketok palu pengesahan Tatib Pilwagub ini, timses para calon pun mulai kasak - kusuk. Lobi sana lobi sini, tentunya dengan berbagai macam tawaran yang menarik. Seperti biasanya, dan sudah bukan lagi rahasia, dugaan akan money politik pun berhembus kencang.

Menariknya, kali ini muncul dua opsi, memilih wagub rasa kredit (panjar) atau cash. Dari informasi yang dihimpun radarnonstop dilingkungan DPRD DKI Jakarta, tawaran dari salah satu kandidat cukup menggiurkan.

“Untuk pimpinan dibandrol 1 Miliar, akan tetapi setelah tawar - menawar sepertinya mentok di angka Rp750 - Rp800 juta, sedangkan untuk ketua fraksi  Rp450 - Rp500 juta. Anggota Rp250 - Rp300 juta,” ujar sumber yang tidak bersedia namanya disebutkan.

Namun angka tersebut hanya diatas kertas, realisasinya masih diawang - awang dan kemungkinan hanya janji - janji palsu. “Itu hanya penawaran cenderung tipu muslihat, pada intinya yang melakukan lobi hadir dengan tawaran beragam, tergantung anggota  dewannya, vokal atau tidak, untuk yang dinilai vokal ditawarkan Rp75 juta, sedangkan yang lain Rp50 juta dengan janji bahwa ini baru panjar,” ungkap sumber.

Namun, kata sumber, tidak ada jaminan angka tersebut akan dilunasi ketika Pilwagub sudah terpilih. “Jadi ini wagub rasa kredit. Memangnya nanti bisa ditagih pake deb collector, ini ilmu tipu - tipu. Mungkin bagi kalangan aktivis dan LSM yang kerap ‘bermain’ di lingkungan Kebon Sirih sudah pasti akan paham betul ini menerapkan ‘ilmunya’ siapa,” jelas sumber sambil terkekeh - kekeh.

Disisi lain, tawaran lebih rendah dari angka - angka di atas juga ada. Menariknya, yang ini berani cash, tidak bertahap apalagi kredit. “Pilihannya ada sama pemilik suara, mau terima angka cukup lumayan tapi hanya dikasih panjar dan tak ada jaminan dilunasi, atau terima yang cash saja,” imbuh sumber.

“Oya, kalau ada yang bilang ini hanya isu dan bohong, saya tegaskan ini bukan hoax, karena jelas sudah ada yang menemui saya dengan membawa panjar atau dp tapi saya tolak,” tegasnya.

Bahkan, menurut sumber lainnya, untuk memuluskan strategi dan tidak kecolongan, nantinya panlih akan diatur agar kertas untuk voting dibuat berwarna sesuai dengan warna partai tersebut. Ide ini akan dimunculkan oleh pihak - pihak yang hanya memberikan panjar atau DP.

“Hal ini dilakukan untuk menjaga agar jangan sampai kecolongan, jangan sampai udah dikasih panjar, tapi suara kabur,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri yang kabarnya akan didapuk menjadi ketua panitia pemilihan (Panlih) saat ditemui usai rapat paripurna Tatib mengatakan, hingga saat ini Partai Demokrat belum menentukan pilihan.

“Masih melihat arah angin, kedua calon bagus - bagus. Tapi kita masih menunggu arahan dari DPP. Kita ikut apa perintah ketua umum,” ujar Misan.

Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, belum ada arahan dari DPP. “Kami ikut garis partai saja,” ucapnya singkat.