Komisi III DPR RI Desak Pemprov DKI Uji Amdal PTI SBI

RADAR NONSTOP - Pemprov DKI Jakarta didesak melakukan uji analisis dampak lingkungan (amdal) aktivitas proyek pembuatan beton ready mix milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) di Jl. Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur.

Desakan ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni atas keluhan yang disampaikan pihak sekolah Nizamia Andalusia.

Sahroni juga mengatakan, uji amdal tersebut untuk menjawb respon dari PT SBI yang menyebut pihaknya telah mengantongi izin dan melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah terkait pembangunan pabrik beton curah atau batching plant di Jl. Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur di atas lahan Kodam Jaya tersebut.

“Pemprov DKI harus melakukan uji amdal di lapangan untuk memastikan kebenaran dari keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar,” tandas Sahroni, Kamis (27/2/2020).

Ia menambahkan bahwa dalam kasus ini yang menjadi persoalan bukan pada sosialisasi sebelum pembangunan melainkan dampak yang disebabkan oleh aktivitas yang saat ini sedang berjalan.

Sahroni menekankan bahwa dampak buruk yang dirasakan masyarakat sekitar, termasuk sekolah Nizamia Andalusia, bukanlah persoalan yang bisa dianggap sepele.

Sebagaimana disampaikan pihak sekolah, kata dia, aktivitas PT SBI berimplikasi pada turunnya kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air tanah, persoalan limbah padat dan limbah B3 yang berdampak pada kualitas masyarakat sekitar.

“Poin-poin keluhan ini harus direspons oleh Pemprov DKI selaku pihak yang memberi izin lewat uji amdal di lapangan,” ucap Sahroni.

Lebih jauh Sahroni menjelaskan bila nantinya uji amdal tersebut terbukti selaras dengan keluhan masyarakat maka Pemprov DKI Jakarta harus berani bersikap membatalkan izin beroperasi PT SBI atau solusi lain yang tidak merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta cucu perusahaan BUMN, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk mengkaji ulang pembangunan lokasi khusus pembuatan beton ready mix (batching plant) di Jalan Mabes Hankam, Jakarta Timur.

Selain karena banyaknnya penolakan dari sejumlah kalangan, lokasi tersebut juga dinilai mengganggu aktivitas pendidikan yang ada di sekitar.

Martin mengatakan, pendirian industri merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan tata kota dan rencana tata ruang dan wilayah juga harus dipertimbangkan.

Menurutnya, dalam menentukan lokasi industri terdapat sejumlah pertimbangan yang harus dilihat. Salah satunya adalah dampak lingkungan.

“Kebijakan tersebut diberikan agar industri juga melihat aspek lingkungan dan daerah yang ada agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan,” terangnya.

Martin berencana akan menyempaikan langsung permasalahan ini kepada Semen Indonesia Group selaku holding company untuk menjadi perhatian serius, sebelum permasalahan ini terlampau jauh.

“Kami akan tanyakan ini. Kita ingin BUMN kita tidak menjadi masalah di tengah-tengan masyarakat,” pungkasnya.