Kamis,  25 April 2024

Imbas Jabodetabek Tak Dikarantina, 40 Ribu Pemudik Masuk Jatim 

NS/RN/NET
Imbas Jabodetabek Tak Dikarantina, 40 Ribu Pemudik Masuk Jatim 
Gubernur Khofifah Indar Parawansa

RADAR NONSTOP - Dampak dari Jabodetabek tidak juga dikarantina merambah ke daerah. Tercatat, ada 40 ribu perantau masuk ke Jawa Timur (Jatim).

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengakui gelombang pemudik mulai memasuki Jawa Timur. Ia menaksir sudah ada sekitar 40 ribu pemudik.

Khofifah menambahkan, gelombang pemudik tidak hanya dari luar provinsi. Melainkan ada pemudik lokal atau dalam provinsi yang melakukan mudik antarkota atau kabupaten di Jatim.

BERITA TERKAIT :
Korupsi Covid-19 Di Kemenkes, KPK Jangan Ragu Borgol Para Pemain APD?
APD Covid-19 Dikorupsi, Anggota DPR Ihsan Yunus Pakai Masker Ke KPK?

Mantan Menteri Sosial RI ini menyebut, jumlah penumpang yang masuk ke Jatim pada 16 hingga 29 Maret menembus 25.450 orang. Sementara dalam sehari, Khofifah menyebut pemudik mencapai 7.635 di tengah wabah virus corona.

"Kalau saat ini kira-kira 25.450 ditambah 15 ribuan (perkiraan tambahan 30-31 Maret) untuk pemudiknya," ujar Khofifah saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (31/3/2020).

Jika ditaksir, pemudik dari luar provinsi yang masuk ke Jatim jumlahnya sekitar 40 ribu orang. Angka ini terjadi selama 15 hari.

Kemudian untuk pemudik lokal dalam provinsi juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Khofifah menyebut, ada sebanyak 50.790 pekerja transportasi yang terdiri dari ojek online hingga sopir taksi diperkirakan telah pulang ke kampung halaman imbas merebaknya virus corona atau Covid-19.

"Tapi juga ternyata dari pekerja transportasi mereka semacam ojol, sopir taksi terkonfirmasi 169.300 yang sudah mudik 50.790," imbuh Khofifah.

Menurut Khofifah, setiap kepala desa atau lurah di Jatim juga bergerak aktif dengan membuat peraturan kepada warganya. Peraturan ini untuk warga yang baru pulang dari luar daerah untuk wajib lapor.

"Misal dari Surabaya pulang ke Jombang mereka harus lapor mulai RT/RW/Lurah. Sehingga tercatat mobilitas warganya," lanjut Khofifah.