Jumat,  17 July 2020

Polemik Mudik dan Pulang Kampung, Pengamat : Bukti Pemerintah Kalang Kabut

BCR
Polemik Mudik dan Pulang Kampung, Pengamat : Bukti Pemerintah Kalang Kabut

RADAR NONSTOP- Penggunaan istilah 'mudik' dan 'pulang kampung' belum pernah serumit ini. Jokowi datang membawa cara pandang berbahasa. Publik terkesiap karena mengetahui 'mudik' dan 'pulang kampung' merupakan dua hal yang berbeda.

Najwa Shihab bertanya kepada Jokowi, apakah mudik itu dilarang atau tidak karena sudah banyak orang yang mudik sampai saat ini. Jokowi lantas menjawab.

"Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di kampung," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4) tadi malam.

BERITA TERKAIT :
Pademangan Barat Dan Sunter Zona Merah Pasien Wafat 
Jangan Sok Jagoan, Nih 12 Kelurahan DKI Yang Paling Parah 

Menyikapi hal ini pengamat politik nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa ini bukan saatnya memperdebatkan kontekstual, namun pemerintah harus berada diranah action yang didasari konseptual yang matang.

"Ini bukan waktunya kita bercanda-canda berdebat diranah kontekstual. Kita harus mengevaluasi apakah action yang dilakukan sudah tepat, konsepnya yang harus disempurnakan. Kita berbicara tentang nyawa ini. Poinnya stop perpindahan orang antar provinsi, baik itu mudik atau pulang kampung." Ujar pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini.

Kemudian Kang Tamil mengatakan bahwa pendataan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam menahan laju mobilitas masyarakat.

"Saat ini pemerintah kalang kabut karena tidak memiliki data yang akurat, berapa banyak penduduk yang tidak ber-KTP DKI mencari nafkah di DKI, dan spesifik dimana mereka tinggal. Maka saya pertanyakan dimana sistem smartcity yang dibanggakan DKI." Tuturnya.

Kang Tamil kemudian merinci bahwa banyak dari para pemudik atau orang yang akan pulang kampung ini, merasa kehidupannya terancam di ibu kota, karena kondisi di PHK dan tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

"Saya kira sebagian besar dari mereka tidak punya pilihan. karena tidak punya pendapatan sementara pengeluaran harus, dan bantuan sosial juga tidak didapat. Ini yang harus didata kembali oleh pemda untuk kemudian dicarikan solusi bersama. Kalau yang niatnya hanya berkunjung ke kampung, saya kira kecil persentasenya." Tutupnya.