Wabah Corona Kian Meningkat, Banyak Cukong Pilkada Mundur

RADAR NONSTOP- Diketahui komisi II DPR RI telah menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak menjadi tanggal 9 Desember 2020, namun besar kemungkinan jadwal tersebut dapat berubah karena situasi terkait wabah covid 19. Hal ini diungkap oleh Pengamat Politik Nasional Tamil Selvan.

Kang Tamil panggilan akrabnya, menyatakan bahwa pilkada serentak kali ini penuh dilema. Pasalnya situasi ekonomi yang memburuk karena hantaman wabah pandemik corona dinilai akan membuat sejumlah pengusaha mundur sebagai supporter calon kepala daerah.

"Bukan rahasia lagi, jika dalam pilkada setiap calon pasti memiliki cukong yang menyupport finansial kampanye mereka. Dalam situasi sulit begini, praktik politik transaksional di akar rumput dan di elit dinilai akan semakin tinggi, namun tingkat ekonomi yang buruk membuat banyak bidang usaha kesulitan, hal ini saya nilai menjadi penyebab banyak supporter yang akan mundur." ungkap pemilik akun youtube Kang Tamil ini kepada awak media (19/5/2020).

Kang Tamil mengatakan bahwa pilkada serentak kali ini menyimpan banyak ketidakpastian sebab virus covid-19 yang kian merebak tersebut tidak diketahui kapan akan berakhir, dan ini berkaitan dengan penentuan jadwal pilkada serentak.

"Memang DPR telah menyetujui usulan pemerintah untuk diundur pada 9 Desember 2020, tapi itu fleksibel. Situasi sedang tidak pasti, saya kira besar kemungkinan jadwal itu berubah kembali." Ungkapnya.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan fenomena supporter pemilu bukan hal baru dikancah perpolitikan. Bahkan tidak jarang, para cukong tersebut yang mengatur pola catur politik di wilayahnya masing-masing.

"Ini bukan rahasia, setiap daerah punya pengusaha yang sangat berkuasa, mereka kerap bermain catur politik diwilayahnya dengan kekuatan uang dan pengaruhnya. Sebab tidak jarang diantara mereka juga di back up oleh pejabat pusat, karena ikut berjasa dalam pilpres." Paparnya.

Hal ini diungkap Kang Tamil layaknya lingkaran setan. Sebab biaya mahar politik yang tinggi, serta money minded di masyarakat yang sudah tertanam lama.

"Ini ibarat lingkaran setan, biaya mahar politik tinggi, masyarakat juga cenderung memilih jika dikasih uang, jadi serba salah. Situasi ekonomi sulit seperti ini, membuat pola transaksional semakin tinggi. Saya kira banyak pengusaha yang akan mundur sebagai supporter, sebab pola pembagian proyek APBD juga sangat ketat pantauan KPK." Jelasnya.

Kang Tamil mengatakan pola lingkaran setan ini menjadi dasar korupsi yang tidak ada habisnya. Pasalnya praktik balas budi kerap dilakukan walau terpaksa.

"Ada pepatah, tidak ada makan siang gratis. Calon mau menang, maka ia datang ke pengusaha. Setelah jadi ia harus balas budi. Ada pula pengusaha yang dipaksa mendukung salah satu calon, jika tidak, setelah menang usahanya akan dibredel. Jadi pola korupsi juga terjadi karena keterpaksaan." Ungkapnya.

Kang Tamil mengatakan perlu ada sistem yang dibuat untuk memperbaiki hal tersebut, terutama pemilu dalam masa pandemik corona ini.

"Saya kira Pemerintah melalui KPU dan Bawaslu, perlu membuat sistem dengan mengikutsertakan KPU dan BPK secara full dalam sistem kempanye, sehingga dapat dibuat patroli yang ketat untuk memperkecil celah bermainnya oknum-oknum tersebut, dan dimasa pandemi corona ini saya sarankan agar kampanye cukup dilakukan via media sosial dan online, tidak ada kampanye terbuka maupun tertutup diruangan guna mengikuti aturan new normal life." Tutupnya.