Jokowi Disarankan Berdayakan Mantan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat

RADAR NONSTOP - Presiden Joko Widodo didorong untuk memberdayakan mantan Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat.

Mantan aktivis 1988 Kedung Ombo ini dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk duduk sebagai salah satu ‘pembantu’ Presiden Jokowi.

Terlebih, Jumhur Hidyat pada Pilpres 2014 ‘terpaksa’ harus melepas jabatannya sebagai Kepala BNP2TKI gara - gara mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi. 

Begitu dikatakan oleh Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari) 98, Willy Prakarsa kepada radarnonstop.co, Jumat (29/5/2020).

Dikatakannya, meskipun Jumhur Hidayat berjuang dan mendukung Jokowi di Pilpres 2014, namun dirinya tidak pernah menuntut apapun alias tidak teriak - teriak saat tidak diberikan jabatan atau posisi apapun.

“Tokoh seperti ini jarang ditemui, karena itu mesti dipikirkan karena dia tidak minta - minta jabatan atau posisi meski telah ikut berjuang. Selain itu, prestasinya saat menjadi nakhoda BNP2TKI juga cukup patut diacungi jempol,” beber Willy.

Selain itu, imbuh Willy, usulan posisi wakil menteri (wamen) idealnya diisi oleh orang - orang profesional non partisan ada baiknya segera direalisasikan.

“Hal ini (Wamen nonpartisan) perlu dilakukan Presiden Jokowi agar terjadi keseimbangan dan kontrol di internal kementerian itu sendiri,” jelasnya.

Perjalanan Politik Jumhur Hidayat

Langkah politiknya ia mulai bersama Partai Daulat Rakyat. Bersama partai ini Jumhur tercatat hanya berhasil mendudukan satu wakilnya di Senayan.

Berikutnya Jumhur merapat ke kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga akhirnya diangkat sebagai Kepala BNP2TKI pada Januari 2007.

Latar belakangnya sebagai aktivis buruh melalui elemen Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia dianggap mampu memimpin badan nondepartemen yang menangani penempatan dan perlindungan TKI tersebut. 

Ia terus menjabat posisi ini sampai dicopot pada 2014, dan digantikan oleh Gatot Abdullah Mansyur.

Pencopotan ini, kabarnya ditengarai oleh masalah politik. Jumhur saat itu dikabarkan tengah dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) partai yang saat itu berperan sebagai oposisi dan kerap berseberangan dengan pemerintahan SBY. 

Pada Maret 2014, Jumhur memang sempat menemui pejabat teras PDIP yakni Sidarto Danusubroto, dan Ahmad Basarah.

Namun kabar ini sempat dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Dia membantah pencopotan Jumhur lantaran masalah politik. 

Menurut dia, Jumhur diganti bukan karena ia memutuskan untuk bergabung ke PDIP. "Tidak, bukan karena pemilu juga," katanya saat ditanyai wartawan usai melantik Kepala BNP2TKI di kantornya, Rabu (18 Maret 2014).

Selain itu Jumhur Hidayat juga telah mendeklarasikan ormas Aliansi Rakyat Merdeka yang mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden pada 2014 lalu. 

Namun di 2019, Jumhur memindahkan dukungannya kepada Prabowo Subianto.

Semasa mahasiswa, Jumhur yang masuk ke jurusan Teknik Fisika pada 1986 terpanggil untuk menjadi aktivis. 

Ia pun turut ambil bagian dalam aksi-aksi unjuk rasa menyikapi kasus  Kedung Ombo pada 1988. 

Ia sempat ditangkap setelah peristiwa 5 Agustus 1989 di mana saat itu ia dan aktivis ITB lain, seperti Fadjroel Rachman, Amarsyah, Enin Supriyanto, Bambang Sugiyanto, dan Arnold Purba menggerakan protes menentang kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini ke ITB. Jumhur dan rekan-rekan dipenjara selama tiga tahun.

Setelah lepas dari penjara, Jumhur bergabung dengan Center for Information and Development Studies tahun 1993.

Dia juga kemudian mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo). 

Ia juga pernah menjadi Ketua Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan ICMI Pusat, Anggota Dewan Pakar ICMI.Pernah juga menjadi Ketua Dewan Pembina Supir Indonesia. 

Lalu menjadi Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pedagang Grosir Keliling Indonesia). Menjadi anggota Dewan Penasihat Asosiasi Pedang Kaki Lima Indonesia. Selain itu ia juga aktif di organisasi lain.