Sebut Biaya Mahal Rawat Pasien Covid, Pengamat: Pedagang Jadi Menteri Yah Gitu!

RADAR NONSTOP- Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan mahalnya biaya rawat pasien Covid-19 yang harus ditanggung negara hingga vaksin Corona diuji di Indonesia bulan depan, menurutnya biaya tersebut setara dengan harga mobil.

"Kalau kita lihat dari data-data, kena Covid itu per orang bisa Rp 105 juta. Kalau yang ada penyakit tambahan Rp 215 juta kalau enggak salah. Mahal banget,” ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (29/5/2020).

Sederhananya, uang Rp 105 juta setara dengan harga mobil baru mereka Daihatsu Ayla facelift dan uang Rp 215 juta setara dengan harga Daihatsu Terios baru.

Pengamat sosial politik Tamil Selvan mengkritik pernyataan tersebut yang cenderung menyakiti hati rakyat. Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini mengingatkan pemerintah bahwa seluruh biaya tersebut berasal dari rakyat.

"Pernyataan itu sangat menyakiti hati rakyat. Dia perlu ingat semua biaya itu termasuk gajinya pun dari rakyat, dan ini masa krisis, tentu kehadiran negara sebesar-besarnya bagi rakyat. Yah begitulah kalau pedagang jadi menteri." Kritisi pengamat alumnus Universitas Mercu Buana ini kepada awak media (31/05/2020).

Kang Tamil menjelaskan bahwa Menteri Kesehatan merupakan komandan di saat krisis kesehatan seperti ini, dan bersama itu telah dibentuk resmi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang dipimpin oleh Kepala BNPB, maka menurutnya cukup informasi terkait covid keluar dari mereka.

"Saya lihat banyak Menteri yang mencari panggung untuk tampil dimasa pandemik ini. Secara resmi komandan saat ini adalah Menteri Kesehatan, justru kita tidak pernah dengar suaranya, dan ada Kepala Gugus Tugas yang dibentuk resmi. Saya kira tidak ada tupoksinya Menteri BUMN bicara tentang ini apalagi terkait biaya mahal atau murah, itu ranah nya Menteri Keuangan." Papar pemilik acara NGOPI di akun Youtube @kangtamil ini.

Pengamat ini menilai buruknya pengelolaan komunikasi publik pemerintah saat ini, salah satu faktornya dikarenakan banyaknya menteri yang mencari panggung pribadi diluar tupoksinya, belum lagi banyaknya staff ahli yang merasa dirinya setara dengan menteri.

"Jika kita lihat, komunikasi publik pemerintah ini berantakan karena banyaknya pihak yang mencari panggung. Menteri bicara tidak sesuai tupoksi, staff ahli ambil action melebihi kewenangan bahkan merasa dirinya setara menteri. Hal-hal ini yang menimbulkan stigma seolah-olah pemerintah tidak satu suara, dan membinggungkan masyarakat. Padahal kebijakan pemerintah sudah sesuai." Jelasnya.

Lanjutnya, Kang Tamil menyarankan agar pemerintah bersama seluruh jajarannya fokus pada penanggulangan covid dan penyiapan mekanisme 'New Normal' yang menurutnya merupakan solusi terbaik saat ini.

"New Normal itu adalah solusi terbaik, maka sebaiknya seluruh menteri bisa mensosialisasikan ini dengan baik sesuai tupoksinya. Misal, Menteri BUMN membuat penyesuaian mekanisme New Normal di wilayah kerjanya, demikian juga menteri lainnya. Publik biar diurus oleh pejabat resmi yang ditunjuk saat ini bersama kepala daerah masing-masing." Katanya.

Ditanya lebih lanjut tentang tumpang tindih informasi yang dikeluarkan pejabat publik, Kang Tamil mengatakan bahwa segala kebijakan dan statement yang dikeluarkan para Menteri itu mempertaruhkan kepercayaan publik kepada Presiden.

"Dampak dari aksi berebut panggung ini, jika kebijakannya tepat yang dipuji Menterinya, jika kebijakan atau statement nya melenceng yang dihujat Presidennya. Maka saya bilang apapun yang dilakukan para Menteri, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik kepada Pak Presiden. Bilang ke Pak Menteri, 2024 itu masih lama." Tutupnya.