Menebak Resep Anies Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi

RADAR NONSTOP - Ekonomi ibu kota remuk. Jakarta sebagai kekuatan sentral ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi limbung. 

Ditutupnya pusat belanja, restoran, perdagangan, wisata dan mandeknya pajak sebagai penghasil pendapatan daerah (PAD) menjadi titik nadir ekonomi ibu kota. Kebangkitan ekonomi Jakarta harus digerakkan dengan cepat dan konsisten. 

Jika tidak, maka jumlah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan meningkat tajam. Corona bukan hanya menghantam Jakarta atau Indonesia tapi hampir semua negara maju. 

Langkah ideal untuk kembali mendongrak ekonomi adalah melonggarkan PSBB. Tapi, apakah ini bisa menjadi jaminan. 

Karena jika PSBB dilonggarkan bisa saja jumlah pasien positif naik atau korban meninggal bertambah. Pilihan memang sulit. 

Anies Baswedan terjepit. Dia harus memutar otak dan menemukan resep yang maknyus. Ekonomi jalan tapi Corona bisa dihadang. 

Kalau terus mengandalkan Bansos untuk menghidupi warga Jakarta seberapa kuat APBD. Apalagi saat ini, APBD sudah turun 50 persen.

Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triiiun. Anggaran Pemprov DKI Jakarta juga turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun.

Jika terus mengandalkan Bansos untuk mendongkrak ekonomi tentunya mustahil. Jumlah penerima Bansos saat ini sekitar 1,2 juta orang. Dan ini bisa saja bertambah karena PHK akan terus terjadi. 

Mungkin Anies akan memulai dengan cara melonggarkan PSBB tapi memperketat protokol kesehatan. Jika resep ini bisa dijalankan bisa saja ekonomi kembali bergerak. 

Pasar Tanah Abang, Glodok, Mangga Dua dan Mal serta pusat grosir lainnya bisa bergerak memulai usahanya. Jaminan kesehatan dan keamanan juga harus ditingkatkan. 

Diskon atau penghapusan pajak, dipermudahnya izin usaha hingga stimulus untuk UKM bisa dijadikan solusi. Krisis Corona memang beda dengan insiden 1998. 

Di 1998, ekonomi remuk tapi warga masih bisa beraktivitas. Kini, warga ingin keluarpun ragu. Selain PSBB, mereka takut akan tertular wabah mematikan bernama COVID-19.  

Anies harus melakukan pemisahan dan pengkotakan. Segera lakukan sektor ekonomi yang memang menjadi wilayah wewenang pemprov. 

Dinas, walikota hingga BUMD harus mampu move on dan gerak cepat menyentuh masyarakat bawah. Pemberdayaan warung kecil milik warga bisa dijadikan dasar menggairahkan daya beli. 

Dinas dan BUMD bisa langsung menyusun program dan meminta jatah tambahan bantuan ke pemerintah pusat. Tentu pemerintah pusat punya program besar untuk kembali memulihkan ekonomi. 

Memanfaatkan lahan kosong dan nganggur milik pemprov bisa juga dikondisikan untuk menggelar bazar dan pasar rakyat. Hilangkan budaya birokrasi yang jelimet dan ribet. 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) baru saja mengeluarkan pernyataan kalau penularan virus Corona di Jakarta mengalami penurunan selama dua pekan terakhir di bulan Mei. Tingkat penularan virus Corona ini direpresentasikan dalam angka reproduksi efektif (Rt).