Warga, Mahasiswa Dan DPRD Gelar Aksi Bakar Ban Tolak TKA China 

RADAR NONSTOP - Aksi penolakan terhadap tenaga kerja asing atau TKA terjadi. Massa gabungan dari warga dan mahasiswa melakukan aksi bakar ban. 

Bukan hanya warga dan mahasiswa tapi ada juga DPRD setempat yang ikut berunjuk rasa untuk menolak kedatangan TKA China masih bertahan di sekitar Bandara Haloleo Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Melihat aksi massa, pihak bandara TKA China itu keluar dari pintu kedatangan, hendak meninggalkan bandara secara bertahap.

Begitu keluar dari pintu kedatangan, para TKA langsung diarahkan menuju kendaraan yang sudah disiapkan. Mereka dibagi sekitar 5-6 orang.

"Kita akan tetap berada di sini, kita kawal ini kedatangan TKA. Kita akan buktikan bahwa secara tegas kita menolak, kita konsisten," teriak salah seorang massa aksi.

Gelombang pertama TKA China tiba di Kendari menggunakan pesawat sewaan. Pesawat carteran yang membawa gelombang pertama itu sempat transit di Kota Manado sebelum tiba di Kendari.

Lain dulu, lain sekarang. Nasib 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang dulu sempat ditolak akhirnya kini diterima masuk wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Seperti diberitakan, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi yang awalnya menolak kini sudah menerima kedatangan 500 orang TKA asal China.

Para TKA asal China itu, kata Gubernur, bakal bekerja membangun smelter di PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe, proyek yang dapat menyerap ribuan pekerja lokal di daerah tersebut.

"Karena mereka menggunakan produk dari China, bahasanya China. Semua kita kan ndak bisa dan satu tenaga kerja asing itu di-backup lima sampai tujuh orang kita (pekerja lokal)," kata Ali Mazi di Kendari, seperti dilansir Antara, Selasa (16/6/2020).

Selain dapat menyerap ribuan pekerja lokal, Ali Mazi juga menyampaikan kedatangan ratusan TKA tersebut juga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

"Namanya juga investor, kita harus menjaga harmonisasi agar tenaga kerja (lokal) bisa bekerja, pengangguran, kemiskinan bisa berkurang dan ini suatu kesyukuran bagi kita, karena itu adalah perusahaan internasional. Mereka datang berinvestasi dan investasinya nggak tanggung-tanggung Rp 42 triliun. Kita punya APBD aja cuma Rp 4,2 triliun. Nah kita harus jaga kalau seperti itu," tutur Ali Mazi.

Menurut Ali Mazi, para TKA tersebut telah diizinkan datang ke Sulawesi Tenggara karena mereka telah memenuhi persyaratan dan telah diizinkan oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah pusat, karena kita melaksanakan semua ketentuan undang-undang yang berlaku di negeri kita tercinta ini. Jadi, kita nggak usah berprasangka, kita positif saja. Berpikir mereka datang ini untuk membangun daerah ini, yang penting itu," tegas Ali Mazi.