Ikut Anjuran Gubernur Banten, Tangsel Lebih Memilih Perpanjangan PSBB

RADAR NONSTOP- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) kembali memutuskan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Perpanjangan PSBB kali ini telah memasuki tahap V, Senin (29/6/2020).

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyampaikan hasil rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Hasil rapat itu memutuskan perpanjangan PSBB di Tangsel dimulai 28 Jun hingga 12 Juli 2020 mendatang.

Menurut Airin, perpanjangan PSBB tersebut juga mengikuti instruksi Gubernur Banten Wahidin Halim dalam memperpanjang PSBB di Tangerang Raya seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

"Pak Gubenur sudah memutuskan perpanjang PSBB dari 28 Juni hingga 12 Juli mendatang, "terang Airin Rachmi Diany.

Dalam perpanjangan PSBB tahap V kali ini, Airin Rachmi Diany berharap kepada masyarakat Tangsel untuk lebih mempedulikan kesehatan diri. Kepedulian yang dimaksud tentang penggunaan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan.

"Auran perpanjangan PSBB masih sama dengan sebelumnya. Namun, ada pelonggaran di beberapa sektor dalam ketentuan PSBB kali ini," jelas Airin Rachmi Diany.

Dengan begitu, Airin meminta kepada gugus tugas tingkat RT/RW untuk lebih menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL). Pasalnya, Airin menilai keberadaan gugus tugas tingkat RT/RW terbukti menekan jumlah zona merah Covid-19 di Tangsel.

Sementara, informasi yang berhasil diperoleh Radarnonstop.co menyampaikan, Gubernur Banten Wahidin Halim memutuskan memperpanjang PSBB wilayah Tangerang Raya melalui rapat evaluasi.

Menurut Gubernur Wahidin Halim, pererpanjangan PSBB tersebut dengan berbagai catatan dan kelonggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakatnya.

"PSBB diperpanjang dengan memuat berbagai instrumen yang disesuaikan dengan hal-hal yang masih dijadikan keluhan secara sosial kemasyarakatan," ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim.

Menurut Wahidin Halim, untuk keluhan sosial kemasyarakatan dilakukan konsolidasi dan koordinasi lebih terperinci dikoordinir oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.  

Koordinasi itu, termasuk di antaranya soal persiapan menghadapi sholat Iedul Adha serta potong hewan qurban. Hal-hal seperti ini  akan secara rinci  dimasukkan dalam Pergub yang akan ditetapkan segera. 

Gubernur menjelaskan dalam menghadapi pandemi, keberadaan pasar modern dinilai relatif patuh pada protokol kesehatan. 

"Tapi sebaliknya, pasar tradisional, persoalan memang social distancing dan juga fasilitas cuci tangan yang belum merata. Ada tapi tidak merata atau ada tapi tidak tersosialisasi dengan baik," terang Gubernur Wahidin Halim seperti keterangan resminya yang diterima Radarnonstop.co.

Dengan demikian, Wahidin Halim meminta pasar tradisional relatif perlu perhatian khusus agar protokol kesehatan dapat dijalankan masyarakat.

Gubernur Banten juga ingin menyatakan, informasi aktual pelaksanaan PSSBB dari bupati/walikota menjadi bahan baginya dalam menetapkan langkah dan kebijakan untuk hari ini dan ke depan.

Gubernur juga mengapresiasi para Kepala Daerah di wilayahnya, jika selama ini perekonomian masih berjalan dengan stabil.

"Lainnya, kuartal ketiga yang seharusnya mulai terasa saat pandemi, tapi di tengah krisis aktivitas masyarakat tidak berkurang. Untuk belanja sehari-hari, berdasarkan survei, masyarakat relatif cukup berkemampuan," ungkap Wahidin Halim.

Namun lanjutnya, di lain pihak ada aktivitas-aktivitas masyarakat yang menjadikannya senang dan merasa bangga dengan sosialisasi dan terbiasa dengan melaksanakan protokol kesehatan. 

"Misalnya masyarakat sudah terbiasa menggunakan masker kemana-mana. Di jalan, di toko, dan sebagainya," katanya.

Disisi lain, pihaknya menilai masih ada aktivitas masyarakat, gerakan-gerakan masyarakat meskipun pakai masker namun tidak social distancing.

Tapi yang menggembirakan, kata dia, walau fluktuatif, dari hasil rapid test secara masal maupun dalam jumlah tertentu, persentase yang reaktif sangat kecil. 

"Jadi memang, upaya pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga di dalamnya upaya pemerintah baik Kota/ Kabupaten yang ada di Provinsi Banten telah berusaha keras dalam menyediakan fasilitas untuk penanggulangan pandemi ini. Sehingga bisa memberikan dampak yang positif di masyarakat," ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim.

Gubernur juga mengajak segenap pihak untuk mengamati dan mencermati dinamika perkembangan ke depan yang harus diantisipasi. Pasalnya, pihaknya mencatat bahwa yang sakit dibanding yang sembuh, relatif di atas 40 persen.

Hal itu, lanjut Gubernur, bahwa sudah terjadi kelonggaran - kelonggaran di berbagai tempat. Tapi bukan berarti jadi banyak pelanggaran. 

Gubernur juga ungkapkan hasil pengamatan Dinas Kesehatan Pemprov Banten, bahwa tingkat penularan semakin rendah. Satu orang maksimal menularkan dua orang. 

Ditambahkan, arahan Gugus Tugas Covid-19, kantor pemerintahan tidak boleh buka kantor untuk mencegah transmisi di lingkungan kerja. Mencegah timbulnya kecendurungan area-area penularan baru. 

Gubernur juga memberikan opsi kepada Bupati/Walikota se Tangerang Raya, jika PSBB akan dilanjutkan yang tentunya sambil dilakukan perbaikan ulang dan melengkapi fasilitas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Disamping itu, Gubernur juga meminta Kakanwil Kemenag Provinsi Banten berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Banten serta segera menyampaikan SKB (Surat Keputusan Bersama) empat menteri termasuk surat edaran untuk pondok pesantren. 

Sementara itu untuk pemotongan hewan kurban sesuaikan dengan semangat berkurban masyarakat. Pemotongan dilakukan di masjid Pemotong atau jagal harus mengikuti protokol kesehatan.

"Jangan mencabut tradisi yang selama ini sudah berlaku di masyarakat, kalau di rumah pemotongan hewan dikhawatirkan akan ada gejolak sosial. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, penangangan Covid-19 di Banten sudah baik. Terlihat dari grafik di Indonesia, Banten terus menurun dibanding dengan provinsi lain yang ada," pungkasnya.