Ada Kejanggalan Pengadaan Sheet Pile TPA Cipeucang

RADAR NONSTOP- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke VIII terkait laporan keuangan jadi sorotan. Pasalnya, perolehan opini WTP itu pasca menghangatnya kasus jebolnya Sheetpile TPA Cipeucang.

Sorotan itu salah satunya disampaikan oleh Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) melalui rilis media yang diterima Radarnonstop.co. Dalam persoalan itu Truth mempertanyakan perolehan opini WTP ke VIII oleh Pemkot Tangsel. 

Menurut Truth, Pemkot Tangsel menerima opini WTP ke VIII terkait laporan keuangan.  Tapi, menurut Truth, apakah WTP dapat menjamin tidak adanya potensi kerugian negara dan indikasi korupsi?

Opini WTP, menurut Truth hanya mencakup pada pengadministrasian pelaporan keuangan dan tidak menjamin bahwa akan bebas dari potensi penyimpangan.

Koordinator Truth, Aco Ardiansyah dalam rilis tersebut menerangkan, bahwa hal itu dapat terlihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangsel TA 2019.

"Dalam buku tiga, tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat setidaknya empat temuan ketidakpatuhan, salah satu diantaranya adalah perubahan Detail Engineering Design (DED) atas pelaksanaan pembangunan sheet pile TPA Cipeucang pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak berdasarkan pertimbangan konsultan perencanaan," terang Aco Ardiansyah, Selasa (7/7/2020).

Menurut Aco, pelaksanaan perencanaan teknis berupa penyusunan DED dilaksanakan oleh CV DUK dengan jangka waktu 30 hari kerja, hasil DED berupa rekomendasi rencana pembangunan sheet pile pada lokasi zona II yaitu sisi utara, timur, dan barat dengan rencana ketinggian kontruksi 4,7 meter dari permukaan tanah.

Aco menjelaskan, kontruksi sheet pile berupa beton bertulang berbentuk precast dengan mutu K-500 dengan ukuran 50 cm x 50 cm dan berbentuk persegi empat, panjang 20 meter (rencana dipancang dengan kedalaman 16 meter dan tinggi di permukaan 4 meter).

" Ada pembuatan metode trap untuk mengurangi terjadinya longsoran/laju pergerakan sampah pada lokasi TPA dan pembuatan saluran drainase untuk rembesan air lindi menuju kolam penampungan agar air lindi tidak masuk ke sungai cisadane," terangnya.

Selain itu, Aco menjelaskan, selain rekomendasi terdapat saran yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat depo sampah sementara guna menampung sampah, kemudian sampah dibawa ke TPA lainnya.

Adapun saran lain seperti menyiapkan landfill zona 3 untuk dijadikan area pembuangan sampah dan membuat kajian/perencanaan perkuatan tebing sungai dan pelaksanaan pembangunan perkuatan tebing sungai cisadane agar tidak terjadi longsoran pada tebing.

Saran itu, kata Aco, dikarenakan pada beberapa titik TPA sudah terdapat longsoran, yang apabila tidak segera ditangani lebar bentang sungai cisadane bertambah dan memberikan dampak pada bangunan sheet pile dan saluran air lindi.

"Dalam hasil audit ini dinyatakan bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan review DED diatas yang dilakukan oleh CV. ADE tidak dilakukan koordinasi dengan konsultan perencana yaitu CV. DUK, melainkan dilaksanakan dengan menggunakan CV. ADE tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa," kata Aco Ardiansyah.

Dalam catatan Truth, berdasarkan hasil review DED diketahui total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sheet pile yang tadinya 61.7 M dengan panjang sheet pile 549 meter berkurang menjadi 24.1 M dengan panjang 4350 meter.

Ada Jenis pekerjaan yang berubah dari perencanaan DED awal, antara lain kontruksi sheet pile berupa beton bertulang berbentuk precast dengan mutu K-500 dengan ukuran 50 cm x 50 cm dan berbentuk persegi empat dengan panjang 20 meter (rencana dipancang dengan kedalaman 16 meter dan tinggi di permukaan 4 meter) berubah.

Perubahan itu, sebut Aco, menggunakan beton precast  W600-B-1000 K-500 dengan panjang 14 meter (rencana dipancang dengan kedalaman minimal 10 meter). Pekerjaan pembangunan saluran air lindi tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan.

"Pembangunan sheet pile TPA Cipeucang dilaksanakan oleh PT. RP dengan jangka waktu kotrak selama 90 hari kalender ( 2 Oktober 2019 – 30 desember 2019)," sebut Aco.

Truth mencatat dalam persoalan itu terdapat dua kali addendum dalam kontrak tersebut, adendum itu antara lain addendum satu tanggal 24 oktober 2019 yang berisi tentang perubahan (tambah kurang) volume pekerjaan dan item baru pekerjaan sheet pile beton bertulang precast dengan spesifikasi W450B-1000-K700 (mengganti spesifikasi sheet pile W600-B-1000 K-500).

Addendum dua tanggal 18 Desember 2019 yang berisi tentang perubahan (tambah kurang) volume pekerjaan.

Penggantian sheet pile baja SSP (Uk. W=400mm.H=165mm, T=16, 10 mm) panjang 12 m dengan sheet pile beton bertulang pracetak dengan spesifikasi W450B-1000-K700 sehingga menambah panjang sheet pile menjadi 500 m. Item baru pekerjaan berupa square pile 35 x 35 (back pile).

Berdasarkan catatan yang dirangkum Truth menunjukkan dari hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan pemeriksaan fisik ditemukan pada Minggu ketiga Desemer 2019, konsultan pengawas dan penyedia jasa menyebutkan terdapat kerusakan sheet pile sepanjang 58m (sheet pile retak dan patah pada bagian pile cap).

Tanggal 7 Februari, hasil pemeriksaan fisik menujukkan pun terdapat pekerjaan fisik yang belum selesai dilaksanakan berupa pile cap dan back pile pada lokasi titik yang roboh sepanjang 58 meter.

"Atas saran dari konsultan pengawas, untuk memperkuat sheet pile dan pile cap maka dilakukan pemancangan back pile pada bagian sheet pile yang diperbaiki dan bagian dinding sheet pile sepanjang 60 m yang dalam posisi miring,"ungkapnya.

Pada 22 Mei 2020, sheet pile kembali mengalami kerusakan (roboh) di lokasi yang sama dengan kejadian sebelumnya (minggu ketiga desember 2019) berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bagian sheet pile dan jalan akses sementara sepanjang 58 meter yang mengalami kerusakan (roboh). 

Kondisi ini berdampak pada bagian sisi kanan dan kiri. Selain itu terdapat sheet pile sepanjang 98 meter yang mengalami kemiringan.

"Dari hasil LHP LKPD Kota Tangsel yang diurai diatas, kami kemudian menyimpulkan bahwa dari awal pengerjaan sheet pile ini tidak sesuai dengan saran dan rekomendasi dari konsutan, padahal pembuatan DED awal memakan biaya sebesar 100 juta dan banyak rekomendasi dan saran yang kemudian tidak dijalankan,"urainya.

Truth beranggapan dalam pengerjaan sheetpile itu justru menunjukkan bahwa seolah PPK DLH ini sangat memaksakan agar sheet pile tetap terbangun. Padahal resikonya sedari awal sudah dipaparkan sebelumya. 

"Kami menduga kuat bahwa proyek pembangunan sheet pile ini adalah proyek yang dipaksakan pembangunannya untuk kepentingan dan keuntungan oleh oknum semata,"papar Aco Ardiansyah seperti rilis yang diterima Radarnonstop.co.

Oleh karena itu, Truth mendesak kepada aparat penegak hukum (Kejaksaan, kepolisian maupun KPK) untuk memeriksa lebih lanjut proses pengadaan ini, mulai dari perencanaan hingga pada proses pengerjaannya selesai.