Kamis,  24 September 2020

Banyak Korban Perampasan Tanah Di Tangsel, DPRD Didorong Buat Pansus

Doni
Banyak Korban Perampasan Tanah Di Tangsel, DPRD Didorong Buat Pansus
Fraksi PSI DPRD Tangsel, usai pertemuan dengan FKMTI diruang Ffaksi.

RADAR NONSTOP - Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) melakukan hearing dengan fraksi Partai Solidaritas (PSI) di DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (3/8/2020).

Dalam pertemuan itu, FKMTI mengadu lantaran adanya banyak korban perampasan tanah dipersulit aparat pemerintahan setempat untuk memperoleh surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah mereka. 

Sekjen FKMTI Agus Muldya Natakusumah, menyebut hal itu jelas bertentangan dengan UU No 29 tentang Pelayanan Publik. Pasalnya, Hakim KIP sudah memutuskan pihak camat harus memberikan informasi tertulis bahwa tidak ada catatan jual beli girik C913. 

BERITA TERKAIT :
8 Orang Positif, DPRD DKI Jadi Sarang Corona 
STS Minta Fraksi Demokrat Usut Bansos Corona DKI

"Bayangkan, untuk sekadar meminta informasi yang berkaitan dengan tanah saja warga harus ke pengadilan. Pengadilan tingkat pertama, Hakim KIP sudah memutuskan pihak camat harus memberikan informasi tertulis bahwa tidak ada catatan jual beli girik C913,"terangnya.

Namun, lanjut Agus, justru pihak kecamatan melakukan banding sampai ke MA , dan MA justru menguatkan putusan PTUN dan KIP.Tetapi pihak kecamatan masih bersikukuh tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung.

Agus Muldya menjelaskan, dalam kasus tersebut pihaknya sudah mengadukan sejumlah kasus perampasan tanah di Tangsel  kepada Fraksi PSI lantaran Wakil Menteri ATR/BPN Surja Tjandra yang merupakan salah satu kader PSI.

"Surja Tjandra ditugaskan presiden untuk menangani konflik lahan di Indonesia. Namun hingga saat ini FKMTI belum memperoleh waktu untuk bertemu langsung dengan kader PSI tersebut agar dapat mengungkap dan membeberkan modus perampasan tanah rakyat," terangnya.

Menurut dia, Surja Tjandra baru menerima laporan para birokrat bawahannya yang menganggap persoalan konflik lahan sangat rumit dan menganggap hanya bisa diselesaikan lewat pengadilan. 

Sementara, dalam hearing tersebut FKMTI ditemui oleh fraksi PSI yang diwakili oleh  Alex Prabu dan Emanuella Ridayati. Menurut PSI, dalam kasus tanah ini tidak menutup kemungkinan bahwa DPRD akan membuat pansus.

Namun, Alex Prabu menegaskan, pihaknya masih membutuhkan masukan informasi untuk disampaikan kepada Ketua DPRD Tangsel, Abdul Rosyid.

"Saya minta saran dari teman-teman, minta audensi ke Ketua DPRD dulu, kalau perlu mau dibuat Pansus, ya dibuat Pansus. Tapi kan tentunya ada kajian-kajiannya," terang Alex Prabu.

Informasi yang berhasil diperoleh Radarnonstop.co menyampaikan, tanah milik Rusli Wahyudi tersebut kini dijadikan perumahan Puspita Loka, oleh pengembang yakni Sinar Mas Group.

#Tangsel   #Tanah   #DPRD   #Pansus   #