Jumat,  29 March 2024

Kunker Disorot

DPRD DKI Kompak Ngaku Bokek, Pelit Apa Pura-Pura Kere? 

NS/RN
DPRD DKI Kompak Ngaku Bokek, Pelit Apa Pura-Pura Kere? 
Ilustrasi

RADAR NONSTOP - Anggota DPRD DKI Jakarta kompak mengaku bokek. Mereka memilih menghindar jika ada kader atau mantan tim sukses saat Pemilu 2019 datang. 

Seorang anggota dewan yang enggan disebutkan namanya mengaku, sejak Corona dirinya mulai bokek. "Gak ada penghasilan makan gaji doang, bokek lah," ucapnya kepada wartawan, Jumat (28/8). 

Begitu juga pengakuan dari salah satu anggota Fraksi Gerindra, PDIP dan PAN. Mereka mengaku, bokek alias cekak. "Gak ada kunker bro, gak ada duit," tukasnya. 

BERITA TERKAIT :
Diguyur Duit THR, DPRD DKI Banjir Duit, Gak Bahaya Ta?
PKS Belum Tentu Jadi Ketua DPRD DKI, MD3 Lagi Digarap Golkar Untuk Direvisi

Kunker memang menjadi harapan para anggota dewan disaat Corona. Karena untuk melakukan perjalanan dinas ke luar kota, setiap anggota akan mendapatkan honor. 

Diketahui, anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD DKI Jakarta naik drastis dari Rp 60,8 miliar pada 2019 menjadi Rp93,4 miliar pada 2020.

Hal ini tercantum dalam laman Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta di apbd.jakarta.go.id.

Dikutip dari laman tersebut, pos anggaran yang paling banyak memakan dana ialah "Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah" untuk pulang pergi. Perhitungannya untuk 684 Orang dengan per paket senilai Rp40.041.000, atau total Rp27.388.044000 (Rp27 miliar).

Pos pengeluaran terbesar kedua adalah "Uang Harian Perjalanan Dinas" untuk 6.450 orang. Per harinya sebesar Rp4.000.000, atau total Rp25.800.000.000 (Rp25,8 miliar).

Selanjutnya, ada pos pengeluaran "Biaya Hotel Perjalanan Dinas Dalam Daerah" per orang dengan hitungan 11.331 orang. Adapun satu kamar hotel yang ditetapkan ialah sebesar Rp1.050.000 dengan total anggaran Rp11.897.550.000 (Rp11,8 miliar).

Bukan hanya mengaku bokek. Bahkan ada anggota dewan yang datang ke Kebon Sirih dengan cara ngumpet-ngumpet. "Kalau sepi dia baru naik lift," aku seorang PNS di Sekwan yang namanya enggan disebutkan.