Ganjil-Genap Diprotes, Warga: Coba DPRD DKI Suruh Naik KRL  

RADAR NONSTOP - kebijakan ganjil genap atau gage diprotes banyak pihak. Dari Satgas Penanganan COVID-19 Nasional hingga kalangan DPRD DKI meminta Anies Baswedan menyetop gage. 

"Kami orang miskin tetap setuju gage. Warga DKI itu ingin sehat. Banyak yang naik angkutan itu warga Bodetabek bukan DKI," ungkap Sabrin warga Kebon Jeruk, Jakbar, Minggu (6/9) malam. 

Dia mengaku, kebanyakan warga DKI pergi kerja naik motor. "Coba aja cek penumpang busway dan KRL. Banyak mana, orang DKI apa luar ayo," tukas penjaga toko di Pasar Tanah Abang ini.

Kalau gage distop makin ramai orang masuk DKI. "Biar aja ada gage, biar orang Bodetabek gak semua masuk ke DKI, kita kan mau sehat. Coba itu DPRD suruh naik KRL," terang Shinta, mahasiswa swasta di kawasan Salemba, Jakpus. 

 Diketahui, rata-rata jumlah pengguna KRL tiap harinya mencapai 380 ribu hingga 400 ribu pengguna. Pada besok, Senin 7 September 2020 diprediksi jumlah pengguna KRL tidak jauh berbeda dengan pekan lalu.

Walaupun demikian, PT KCI tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan melakukan penyekatan saat berada di stasiun, pembatasan pengguna hingga maksimal 74 orang per kereta, pengecekan suhu tubuh, wajib memakai masker, memanfaatkan fasilitas mencuci tangan yang tersedia di seluruh stasiun, serta selalu menjaga jarak.

"Saya rasa bukan gage yang distop tapi KRL aja karena penumpangnya banyak dan berdempetan. Coba lah itu DPRD jangan cuma ngebacot aja suruh dia naik KRL," beber Fauzan, aktivis mahasiswa Jakarta.  

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk kembali melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. 

Seperti diberitakan, beberapa fraksi di DPRD seperti PAN, PDIP dan Demokrat meminta Anies menyetop gage. Aturan gage dinilai menambah adanya penumpang diangkutan umum. 

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan persentase peningkatan penumpang angkutan umum imbas penerapan ganjil-genap di DKI Jakarta hanya berkisar 4 persen. Menurutnya, angka ini masih jauh dari kapasitas penumpang yang tersedia di fasilitas publik tersebut.

"Bahwa memang berdasarkan data, terjadi peningkatan penggunaan angkutan umum, rata-rata terakhir satu bulan kemarin. Setelah kami dapatkan angkanya sekitar 4 persen. Perlu dipahami bahwa 4 persen angka peningkatan ini itu masih jauh dari kapasitas tersedia," kata Syafrin kepada wartawan di Bundaran HI, Minggu (6/9/2020).