Masih Ingat Ucapan Ahok Soal Pokir 'Nenek Lo'

RADAR NONSTOP - Pokok pikiran alias pokir kembali heboh. Kali ini DPRD DKI Jakarta kembali mendorong pokir. 

Pokir sempat heboh saat Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok melontarkan soal buku putih dan dana siluman.

Pokir kerap digunakan anggota dewan untuk 'memainkan' anggaran daerah. Ahok pun, saat itu, berjanji tidak akan membiarkan munculnya pokir-pokir dalam APBD 2015.

Pada prinsipnya, pokir merupakan istilah untuk menyebut kewajiban anggota DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian wajib ditindaklajuti anggota dewan dengan memberikan saran kepada kepala daerah saat merancang APBD.

Bahkan Ahok mencoret anggaran pokir di RAPBD 2015 sekitar Rp8,8 triliun. Saat itu, Ahok mencoret anggaran tersebut dengan tulisan 'Pemahaman nenek Lu'. Menurut Ahok saat itu, anggaran pokir tidak efisien dan tidak substansial.

Kini pokir muncul lagi. Empat fraksi melakukan walk out (WO) dan menolak laporan pertanggungjawaban P2APBD DKI Jakarta 2019 gara-gara pokir. 

Diketahui, Rapat Paripurna tetap menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2019 di bawah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Empat fraksi itu adalah Golkar, PAN, NasDem dan PSI. Meskipun empat fraksi WO, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi tetap mengesahkan PA2PBD 2019 tersebut lantaran jumlah peserta rapat masih memenuhi kuota forum (kuorum).

"Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang P2APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan untuk menjadi peraturan daerah, dapat disetujui?" kata Pras di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (7/9).

Usai ditinggalkan empat fraksi, ruang fraksi yang menyisakan lima fraksi lain yakni, PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, dan PPP menyatakan setuju untuk mengesahkan P2APBD DKI 2020.

Sebagai informasi pada DPRD periode 2019-2024 terdapat 106 anggota yang terbagi ke dalam sembilan fraksi yakni PDIP (25), Gerindra (19), PKS (16), Demokrat (10), PAN (9), PSI (8), NasDem (7), Golkar (6), PKB dan PPP (6).

Padahal pokir tidak bisa langsung dilaksanakan. Jika tahun ini diusulkan, maka pokir akan muncul pada tahun 2021. 

Tapi DPRD sudah terlanjur malu. Kabarnya, saat reses mereka sudah koar-koar soal adanya anggaran pokir. 

Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri Baco mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak punya niat baik untuk bekerja sama dengan DPRD sebagai mitra legislatif. Menurutnya, hampir satu tahun legislatif dilantik dan sudah mengikuti kegiatan reses sebanyak tiga kali, tidak ada satupun yang diakomodir eksekutif.

Janji Wagub 

Ahmad Riza Patria sempat menyatakan bakal mempertimbangkan usulan masuknya anggaran pokok pikiran (pokir) di DPRD DKI Jakarta. Ucapan Riza sebelum dilantik menjadi Wagub DKI Jakarta.

Hal ini diungkapkan oleh Riza menjawab pertanyaan anggota DPRD lainnya saat bersilaturahmi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) pagi tadi, Senin (3/2/2020).

"Kalau teman-teman tadi ada harapan pokir, saya pribadi tidak keberatan apalagi bapak tadi menjelaskan sudah ada undang undangnya," kata Riza di DPRD DKI Jakarta.

Dijelaskan Riza memang persepktif pokir di mata masyarakat tidak terlalu ditanggapi positif. Padahal menurutnya pokir adalah salah satu jalan agar aspirasi masyatakat bisa dengan cepat ditindaklanjuti.

Karena itu, Riza menyatakan penerapan pokir bisa dilakukan tergantung cara DPRD DKI bisa meyakinkan kembali masyarakat dan aparat penegak hukum. Terutama soal sentimen negatif pokir dengan anggaran yang tinggi.

"Jadi kembali ke kita bagaimana bisa kita meyakinkan provinsi DPRD, penegak hukum dan masyarakat, pokir itu betul-betul sesuai aspirasi," ujar dia.

"Saya kira ini juga perlu. Mudah-mudahan kehadiran Wagub ke depan bisa mempererat silaturahmi DPRD DKI terkait harapan keluhan warga Jakarta," lanjut dia.