Jumat,  29 March 2024

Pemerintah Diminta Serius Atasi Keganasan KKB di Papua

El Rahmi
Pemerintah Diminta Serius Atasi Keganasan KKB di Papua
Sukamta/net

RADAR NONSTOP - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua pada Kamis (17/9/2020) kepada anggota TNI/POLRI dan masyarakat sipil, perlu ditangani secara serius, agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.

"Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/POLRI. Pemerintah juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/POLRI," ungkapnya kepada Media di Jakarta, Jumat (18/9).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah agar ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.

BERITA TERKAIT :
DPRD DKI: Generasi Z Berkontribusi Besar Kendalikan Inflasi
Silaturahmi dan Ngajak Bukber Dewan, Gani Panik Takut Kekuasaan Hilang?

"Pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB. Artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini," terangnya. 

Oleh sebab itu, Sukamta mengusulkan untuk membentuk gugus tugas khusus untuk Papua. Gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral.

"Pertanyaannya mengapa sekian tahun otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah belum bisa hadirkan kesejahteraan yang merata? Di sini perlu ada evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Otsus selama ini dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua," urainya.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional. 

Langkah diplomasi perlu terus dilakukan guna menjamin dan memastikan tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak mendapat dukungan internasional karena tidak berdasar dan lemah.

#Kkb   #papua   #dpr