Anak Buah Mbak Tutut Digadang-gadang Jadi DKI-2

RADAR NONSTOP--Anak Mbak Tutut, Mayjen TNI (Purn.) Tanribali Lamo, digadang-gadang menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno. Tanribali Lamo saat ini merupakan Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Purnawirawan jenderal bintang dua itu dinilai bisa menjadi calon wagub DKI alternatif yang bisa membuka kebuntuan Partai Gerindra dan PKS. Karena, Tanribali Lamo adalah juga seorang mantan birokrat yang berpengalaman dan layak menduduki posisi wagub (DKI 2).

"Pak Tanribali Lamo pernah menjadi Direktur Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, beliau pernah 4 kali menjadi pejabat negara (pelaksana tugas/plt gubernur). Yakni Plt. gubernur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat. Ini modal kuat beliau karena pernah menjadi pejabat teras pemerintah daerah," ungkap Kepala Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jakarta Timur, Robertho Manurung saat berbincang-bincang dengan Radar Nonstop, di Jakarta, Kamis malam (25/10/2018).

Ada beberapa alasan mengapa Tanribali Lamo pantas dan memenuhi syarat menduduki kursi DKI 2, kata Robertho. "Pertama, ia mantan birokrat di tingkat pusat. Sehingga, mudah beradaptasi dalam struktur birokrasi dan sangat paham tentang program pemerintah khususnya pemda," tandasnya.

Yang kedua, mantan pengurus KNPI Jawa Tengah ini berucap, komunikasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah (DKI Jakarta) yang merupakan ibukota negara akan lebih mudah dan cepat. "Serta, dapat terjalin dengan baik dan harmonis," tukas tokoh pemuda nasional itu.

Alasan ketiga, kata mantan pengurus Kosgoro ini, yakni menghadapi tahun politik, pemilu serentak tahun 2019. "Ini akan menjadikan ajang kesuksesan DKI mengingat beliau adalah mantan dirjen kesbangpol kemendagri. Beliau juga tidak asing dengan para pimpinan parpol tingkat pusat sehingga komunikasi politik dapat dilakukan dengan lancar," papar pengurus pusat Himpunan Kerukukan Tani Indonesia (HKTI) ini.

Keempat, tegasnya, Tanribali Lamo adalah mantan pejabat gubernur Sulsel, Sulteng, Maluku Utara dan Papua Barat. "Ini menjadi referensi dan bukti keberhasilan beliau bahwa beliau punya wawasan untuk menghadapi tantangan di DKI Jakarta sebagai wakil gubernur," tandasnya.

Alasan kelima, terangnya, Tanribali memiliki pengalaman sebagai sosok  militer yang mampu mendeteksi berbagai persoalan di daerah serta meminimalisasi kejadian rawan agar tidak berkembang/meluas mengingat DKI Jakarta sebagai barometer nasional dan tumpuan warga internasional. "Berikutnya, keemasan DKI Jakarta sebagai barometer tercermin dengan dukungan daerah melalui kemananan wilayah. Dan ini akan terjadi jika Tanribali mendampingi Gubernur Anies. Sosok Tanribali Lamo juga mengenal para pengurus partai politik tingkat nasional, ormas dan LSM," tegas Robertho.

Ia menambahkan, sosok Tanribali Lamo merupakan tokoh yang cukup dikenal dekat dengan Prabowo Soebianto dan Anis Baswedan. "Bahkan juga dikenal oleh Jusuf Kala. Saya yakin bila diperkenan Partai Gerindra dan PKS,  beliau siap menerima tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta," Robertho menegaskan.

Sementara itu, untuk mengakhiri polemik dan politik saling klaim dalam perebutan kursi wakil gubernur DKI Jakarta, petinggi PKS dan Partai Gerindra diimbau berbesar hati untuk memilih birokrat senior di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mendampingi Gubernur Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono.

"Tidak menutup kemungkinan, bila deadlock, PKS-Gerindra dapat menunjuk seseorang yang berpengalaman dan mengenali permasalahan birokrasi," ujar Soni.

Mantan plt. gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dipilihnya birokrat menjadi wagub, pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. "Sesungguhnya terbuka bagi partai pengusung untuk mengusulkan seorang birokrat senior menjadi wagub. Di Kepri, wagub yang diusung berasal dari birokrat," tukas Soni.

Di Kepulauan Riau, mantan Kadis Perhubungan akhirnya terpilih mendampingi gubernur dan disetujui DPRD setempat setelah melalui proses perdebatan antar partai pengusung. Soni menerangkan, usulannya ini hanyalah sebagai alternatif saja.

"Bahwa ada pengalaman dari daerah lain, yang mengusung PNS. Karena bila dikombinasi dengan gubernurnya yang non birokrasi, akan lebih saling mengisi bila dari birokrat yang didukung partai pengusung. Tapi, kalau memang sudah ada jagonya masing-masing dari kader partai politik, ya dikompetisi saja di Dewan melalui proses pemilihan yang fair dan bermartabat," Soni menandaskan.