Sengkarut Beras Bansos Berkutu, Imbas Makelar Beras Nyaru Jadi Politisi?

RADAR NONSTOP - Belakangan ini publik Jakarta dikagetkan dengan temuan dilapangan. Beras Bansos berkutu, bau dan layaknya buat pakan ayam.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Solikhah, menyampaikan keluhan masyarakat yang berada di daerah pemilihannya, Kecamatan Cengkareng, Kalideres, dan Tambora, terkait beras bantuan sosial atau bansos.

Dalam rapat di ruang Komisi E, Gedung DPRD Jakarta, ia mengatakan kualitas beras yang diterima warga tidak baik.

Bahkan, kata Solikhah, ia mendapat laporan puluhan karung beras tak bisa dibagikan kepada warga.

“Ada saya temukan satu kelurahan 30 karung tidak bisa dibagikan karena banyak kutunya,” kata Solikhah saat rapat, Selasa, 9 Juni 2020.

Beberapa anggota DPRD lainnya menyampaikan hal yang sama dengan Solikhah.

Saat itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah lempar tanggung jawab kepada Kemensos. Dikatakannya, beras bansos berkutu yang diterima oleh masyarakat adalah beras bantuan sosial (bansos Kemensos).

Namun, hasil investigasi radarnonstop.co,  aksi cuci tangan Kadinsos DKI tersebut secara tidak langsung ternyata menampar Food Station (BUMD milik Pemprov DKI Jakarta) sebab, saat itu Laboratorium Food Station hanya melayani Quality Control (QC) beras bansos untuk Kemensos, dengan kualitas premium, kadar air 14 persen.

Karena Laboratorium Food Station melayani kebutuhan untuk bansos Kemensos, secara otomatis tidak sanggup untuk melayani Perumda Pasar Jaya. Lalu QC beras Bansos pengadaan Perumda Pasar Jaya dari vendor - vendornya dilakukan dimana?

Menanggapi hal ini, anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif berjanji akan mengejar dan mempertanyakan kepada Pasar Jaya.

“Setahu saya yang punya laboratorium quality control beras itu hanya Food Station, tapi kalau Pasar Jaya punya sendiri saya belum tahu tuh, nanti aka saya kejar, kalau punya laboratoriun QC sendiri, adanya dimana,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Perokonomian sekaligus Plt Sekda DKI Jakarta, Sri Haryati hingga saat ini masih terus bungkam. 

Padahal, Asisten Perkonomian itu bertanggung jawab penuh terkait pengadaan barang dan jasa Bansos. Sebab, keputusan terkait Bansos dirapatkan oleh Asisten Perekonomian dengan Kemensos, bukan oleh Asisten Kesra.

Aksi bungkam soal beras Bansos berkutu ini juga dilakukan oleh politisi di Kebon Sirih, diantarnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, S Andika dari Fraksi Gerindra dan Jupiter dari Fraksi Nasdem.

Saat dikonfirmasi dan diminta tanggapannya, ketiga politisi ini seolah dalam satu komando yang sama, tidak memberikan respon apapun hingga berita ini dilansir.