Kamis,  22 October 2020

Pansus KBN

Ketua DPRD DKI Pilih Di Tengah, Tengah Multi Interpretasi: Aman Sana, Aman Sini?

SN
Ketua DPRD DKI Pilih Di Tengah, Tengah Multi Interpretasi: Aman Sana, Aman Sini?
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, selalu ingin main ‘di tengah’ -Net

RADAR NONSTOP - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, diminta menjelaskan maksudnya ‘pilih di tengah’ terkait Pansus KBN.

Sebab, kekinian, ungkapan ‘di tengah’ itu multi interprestasi. Bisa saja diartikan aman sana aman sini. 

Begitu dikatakan Ketua Mahasiswa Islam Progresif (Masif) DKI Jakarta, Ilham Nurhidayatullah, menanggapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Jumat (16/10/2020).

BERITA TERKAIT :
Anggota Komisi A DPRD DKI Minta Hibah Untuk Bamus Rp100 M
DPRD DKI Rapat APBD Di Puncak, Warga: Emang Ketua Dewannya Siapa Sih? 

Ilham mengatakan, pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, tidak di blok kanan, blok kiri tapi tengah adalah sinyal atau kode dalam cari aman.

Karenanya, Ilham mendesak kader Megawati ini untuk bicara secara tegas. Menurutnya, pernyataan tersebut bisa menimbulkan interpretasi yang liar lantaran kekinian,  "tengah" itu trend nya aman sana, aman sini.

"Kalau sudah menduga adanya skandal besar, berarti sebelumnya ada penelusuran dong, minimal info masuk. Harusnya dewan tanpa pansus pun ambil sikap tegas, kan ada komisi yang bisa berperan. Kalimat ada di tengah itu sangat multi interpretasi, apalagi suasana politik saat pandemi seperti ini. sekarang kan lagi trend kalimat (tengah) itu, aman sana, aman sini," tegasnya.

Sebelumnya, dilansir dari wartakotalive.com, ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pihaknya ingin pembangunan Marunda ini kembali dilanjutkan dan meminta Presiden Jokowi segera melakukan groundbreaking. Itu salah satu alasan, Pansus KBN dibentuk.

“Pada saat Pak Presiden mau groundbreaking untuk dwelling time saat itu, kok ganti? Karena ada aturan seperti itu. Ada yang memberi informasi yang tidak objektif ke Bapak Presiden,” kata Pras di Gedung DPRD Jakarta pada Rabu (14/10/2020).

Pras menduga adanya skandal besar dalam pembangunan pier 2 Pelabuhan Marunda yang terhenti. Karena itu menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI yang memiliki saham disitu juga dirugikan oleh KBN.

“Saham kita dirugikan oleh KBN dan dia (investor) bayar loh. Investor/pengusaha niat baik, dia tidak pakai APBN/APBD. Nanti kita konfrontir KBN dan KCN. Kemarin kita undang Pak Satar Saba (Direktur KBN), bilangnya yang salah KTU. Tapi kita dengar dari KTU dan KCN, dia bayar pajak, bayar PBB. Pak Satar saat kita panggil tidak pernah mengeluarkan statemen itu. Kita kan tidak mau di blok kanan, di blok kiri. Kita harus tengah,” katanya.

#DPRD   #Pansus   #KBN