Pak Tito Sebut Calon Kepala Daerah Pasang Orang Di KPU

RADAR NONSTOP - Sebentar lagi Pilkada serentak 9 Desember 2020. Saat acara webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Mendagri Tito Karnavian menyebut soal netralitas KPU.

Tito mengaku, pengalamannya saat menjadi polisi ketika penyelenggaraan Pilkada. Ia mengatakan pernah menemukan para calon kepala daerah menaruh orang kepercayaan di KPU serta Bawaslu agar bisa menang Pilkada.

"Di tingkat provinsi, kabupaten, kota, saya berpengalaman jadi kapolres, saya berpengalaman jadi kapolda, dan berpengalaman di Kapolri juga, dalam kurun waktu yang tak pendek juga, 3,5 tahun. Itu mohon maaf di KPU pun begitu mau pemilihan, saya tak katakan semua ya, ada daerah yang sengaja masang juga, calon itu masang orang di KPU," kata Tito, Selasa (20/10/2020).

Menurut Tito, praktik-praktik tersebut bisa dilakukan karena KPU dan Bawaslu tidak memiliki seperti TNI-Polri yang satu komando sampai tingkat paling bawah. KPU-Bawaslu, kata Tito, memiliki proses rekrutmen ad hoc.

"Jaringan KPU-Bawaslu tak seperti TNI-Polri yang satu komando dan punya rigid dengan kode etik yang kuat. Rekrutmennya ad hoc, temporer, dari kecamatan ke bawah sampai TPS. Ini melibatkan ratusan ribu orang. Bahkan pada pemungutan suara nanti jutaan. Apakah mungkin dengan latar belakang berbeda etnik, hubungan kekeluargaan, menjamin netralitas jajaran KPU-Bawaslu di tingkat bawah, itu tak gampang," ujarnya.

Terlebih, menurut Tito, penyelenggaraan pilkada hanya setiap 5 tahun sekali. Hal tersebut berpotensi dijadikan kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan proses transaksional.

"Apalagi yang ad hoc ini 5 tahun sekali, sehingga ini rekan KPU daerah yang bertanggung jawab, tunjukkan netralitas. Dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh paslon, juga teman-teman Bawaslu jangan terjadi tindak transaksional. Itulah yang ditindak tegas. Saya mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian Polri, kejaksaan, kita sampaikan juga kalau ada oknum berbuat demikian, pidanakan, tindak tegas, berikan contoh efek deterrent kepada yang lain," ujarnya.

Karena itu, ia meminta jajaran KPU dan Bawaslu betul-betul menjaga asas netralitas dalam proses Pilkada 2020, terutama dalam pemungutan suara. Ia berharap pesta demokrasi tidak menjadi ajang pesta transaksional.

"Jangan sampai pesta demokrasi jadi pesta transaksional. Ketegasan menjadi kunci saya kira. Di samping itu adalah komitmen dari rekan jajaran KPU-Bawaslu, dan juga pengawasan yang ketat, dan saya sudah minta DKPP untuk tegas bertindak kepada penyelenggara yang lakukan pelanggaran apalagi yang berhubungan transaksional untuk kemenangan. Saya kira Pak Prof Muhamad (Ketua DKPP) juga sangat komit soal ini," tutur Tito.