Akademisi: Pemkot Bekasi Kurang Peduli Lingkungan Apalagi RTH

RADAR NONSTOP - Kebijakan Pemkot Bekasi merubah sebagian lahan Hutan Kota menjadi Hutan Kuliner dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendy terhadap lingkungan, khususnya ruang terbuka hijau (RTH).

Begitu dikatakan Akademisi Kampus Universitas Unisma Bekasi, Adi Susilo, prihatin dengan maraknya alih fungsi lahan RTH menjadi lahan kuliner alias bisnis.

"RTH itu kebijakan jangka panjang, jadi karena jangka panjang, sepertinya kurang memperhatikan. Kek ga penting, padahal dampaknya ke depan. Kalau nanti lingkungannya rusak, kan bahaya,” ujar Kaprodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan politik UNISMA, kepada awak media kemarin.

Menurutnya, jika benar lokasi wisata kuliner yang ada di Jalan Jendral Ahmad Yani mengambil areal Hutan Kota, maka itu menyalahi. Harusnya hal itu tidak terjadi, meskipun dimanfaatkan harus didesain sedemikian rupa, tanpa mengurangi fungsi RTH sebagai paru lingkungan perkotaan.

Diakuinya, bahwa kebijakan RTH 30 persen masih dianggap remeh oleh pemerintah daerah. Hal tersebut karena dampaknya tidak kelihatan sekarang, tapi misalkan sepuluh tahun kemudian.

“Sepertinya banyak yang tak peduli tentang kebijakan RTH 30 persen. Nanti terasa jika Kota Bekasi tidak mampu menghadapi perubahan iklim. Seperti sekarang, soal La Nina salah disebabkan karena daya dukung lingkungan sudah tidak memadai,” ungkap Adi.

Bahkan, dia mengakui bahwa di Kota Bekasi belum memiliki tempat berkumpul yang nyaman, seperti Jakarta ada Monas, atau pun di Bandung yang disediakan pemerintah. Di Kota Bekasi adanya pihak swasta seperti Summerecon.

“Kalau wisata kuliner itu memakan hutan kota, tentu menyalahi. Padahal, dulu ada konsepnya memanfaatkan areal Gor Chandra Baga yang banyak kosong dijadikan working atau tempat kerja bersama,” pungkasnya.