Rabu,  17 April 2024

OPINI

Ganjar Tolak Edaran Menteri Agar UMP Gak Naik, Siapa Capres PDIP 2024?

JANY/RN
Ganjar Tolak Edaran Menteri Agar UMP Gak Naik, Siapa Capres PDIP 2024?

RADAR NONSTOP - Gubernur Jawa Tengah,Ganjar Pranowo berani menolak ajakan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) agar Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 tak naik. Saat penetapan, UMP Jateng 2021 naik 3,27%.

Diketahui, nama Ganjar memang lagi naik daun. Kader PDIP ini berada diurutan pertama hasil survei calon presiden (capres) 2024. Bahkan, dalam survei Indikator itu, Ganjar menumbangkan Prabowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Puan Maharani serta Airlangga Hartarto.

Saat pengumuman penetapan UMP Jawa Tengah tahun 2021, Ganjar mengatakan bahwa UMP Jateng tahun depan sebesar Rp1.798.979,12. Artinya, terdapat kenaikan dibanding UMP tahun 2020 yang hanya sebesar Rp1.742.015. 

BERITA TERKAIT :
Kubu AMIN Bantah Empat Menteri, Tim Ganjar Yakin Menang 
Arsjad Sudah Cawe-Cawe Ke Rosan, Ganjar Pranowo Kapan Move On Nih? 

Penetapan UMP Jateng tahun 2021 tersebut disampaikan Ganjar di rumah dinasnya, Jumat (30/10/2020). Ganjar mengatakan tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja melainkan tetap berpegang teguh pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. 

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 sebesar Rp1.798.979,12," kata Ganjar.

Dasar penetapan UMP Jateng tahun 2021 lanjut Ganjar adalah PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo dan lainnya. Mereka semua lanjut Ganjar sudah diajak bicara dan memberikan masukan-masukan.

"UMP Jateng tahun 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020. Perlu saya sampaikan, bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat," terangnya.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year of year (yoy) untuk September di Jawa Tengah sebesar 1,42%. Sementara pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85%. "Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 3,27%. Angka inilah yang kami pertimbangkan, maka UMP Jateng tahun 2021 kami tetapkan sebesar Rp1.798.979,12 atau naik Rp56.963,9," jelasnya.

UMP ini lanjut Ganjar akan berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Seluruh Kabupaten/Kota harus menjadikan pedoman UMP dalam penetapan UMK masing-masing. 

"Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak menggunakan UMP melainkan UMK," jelasnya.

Dengan kenaikan UMP Jateng tahun 2021 ini, Ganjar menyebut ada dua Kabupaten/Kota di Jateng yang harus menyesuaikan, yakni Banjarnegara dan Wonogiri. Untuk Kabupaten Banjarnegara, diharuskan menaikkan dan Wonogiri sebesar Rp1.979,12. 

Sementara , Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Sakina Rosellasari mengatakan, dengan penetapan UMP Jateng 2021 itu, maka Banjarnegara dan Wonogiri harus menyesuaikan. Sebab, UMK di dua Kabupaten itu masih di bawah UMP.

"UMP ini kan patokan batas minimal upah di Jawa Tengah. UMK di dua Kabupaten itu tahun 2020 kan memang lebih rendah dari UMP tahun depan, jadi harus menyesuaikan. UMK Banjarnegara tahun 2020 sebesar Rp1.748.000 dan UMK Wonogiri sebesar Rp1.797.000," kata Sakina.

Dari Kandang Banteng 

Nama Puan Maharani sebelumnya dikabarkan akan digadang-gadang PDIP menjadi Calon Presiden (Capres) 2024. Tapi, hasil survei Indikator, Ketua DPR itu hanya mendapatkan 0,9%. 

Sementara Ganjar berada diurutan pertama dengan posisi 18,7% disusul Prabowo Subianto 16,8% dan Anies Baswedan 14,4%. Sementara Sandiaga Salahuddin Uno 8,8%, Ridwan Kamil 7,6% dan Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%.

Apakah Ganjar akan direstui PDIP untuk mendapatkan tiket pencalonan? 

"Mekanisme yang dibangun di partai telah menempatkan Ibu Megawati Soekarnoputri Ketum PDIP dengan mandat yang diberikan oleh kongres untuk menentukan pasangan calon tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers secara virtual, Rabu 28 Oktober 2020.

Soal nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari hasil survei menempatkan elektabiltas tinggi sebagai calon presiden. Hasto menuturkan bahwa sesuai ajaran Megawati, berpolitik itu bukan sekadar hasil survei.

"Saya selalu bilang survei boleh dilihat, tapi jangan dipegang. Hari ini keluar survei, besok pagi pasti sudah berubah," ucap Hasto.

Bagi PDIP, kata Hasto, pemimpin merupakan representasi dari rakyat. Karenanya, Megawati selaku ketum, tentu memiliki berbagai pertimbangan dengan melihat kepentingan bangsa dan negara.

Kendati demikian, Hasto menyebut PDIP terus melakukan fungsi pendidikan dan kaderisasi dalam rangka mempersiapkan calon untuk Pilpres 2024 mendatang.

"Skala prioritas yang dilakukan oleh partai adalah kerja untuk rakyat, memberikan direction terhadap pergerakan rakyat terlebih di tengah pandemi ini. Dan partai terus melakukan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik," tuturnya.

Pro Kontra Survei 

Munculnya nama Ganjar memang menjadi banyak pertanyaan para politisi. Sebab, prestasi Ganjar dalam memimpin Jawa Tengah dua periode tidak terlihat. 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru heran mengapa Ganjar bisa berada di nomor satu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid misalnya, meragukan objektivitas hasil survei yang menempatkan nama Ganjar diurutan pertama. 

Jazilul pun tidak melihat prestasi Ganjar selama menjabat gubernur. Dia bilang, Pilpres 2024 masih terlalu dini dibahas.

Sementara Ganjar nampaknya tidak mau berpolemik dari hasil survei. Ia mengaku sama sekali tidak tertarik dengan survei itu, dan lebih memilih menghabiskan energi untuk membantu masyarakat.

“Maaf saya sedang urus arus mudik dan coba mendampingi warga agar mereka aman dan nyaman dan tetap bisa mengikuti protokol kesehatan,” kata Ganjar, Senin 26 Oktober 2020, seperti dikutip dari Merdeka.