Selasa,  21 May 2024

DPR Banyak Yang Keseret Kasus Bansos Eks Mensos  

NS/RN/NET
DPR Banyak Yang Keseret Kasus Bansos Eks Mensos  
Ilustrasi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

RN - Kasus Bansos banyak menyeret orang. Bahkan, kabarnya duit tersebut mengalir ke beberapa anggota DPR.

Diketahui, nama Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery, turut disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos). Sejauh ini KPK masih belum memeriksa Herman Hery.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan sejauh ini belum memeriksa Herman Hery dalam kaitan kasus bansos Corona itu. Dia mengaku menyerahkan pemeriksaan saksi-saksi kepada tim penyidik.

BERITA TERKAIT :
Komisi A Desak Wali Kota Timur Bongkar PGC, Berdiri Di Atas Gorong Gorong Lahan Pemda
36 ‘Bangkai’ Bus TransJakarta Raib, Komisi C Minta Syfrin (Dishub) Bertanggungjawab

"Kalau terkait saksi-saksi perkara bansos menjadi kewenangan penyidik, biasanya tidak sampai ke pimpinan. Kita serahkan ke penyidik," kata Alexander saat dijumpai di Solo, Selasa (23/3/2021).

Sementara salah satu anggota DPR RI lain yang juga disebut dalam persidangan, Ihsan Yunus, telah diperiksa KPK. Alexander pun berbicara kemungkinan pemanggilan Herman di kemudian hari.

"Kalau tidak salah Pak Ihsan Yunus itu dipanggil, datang dan diperiksa penyidik. Apakah nanti Pak Herman Hery akan dipanggil tentu kewenangan penyidik untuk mendalami, kroscek keterangan yang lain," ujarnya.

Menurut Alexander, saat ini memang KPK masih lebih fokus dengan kasus suap yang tengah disidangkan.

"Kita lihat nanti. Sejauh ini terkait perkara bansos masih fokus ke perkara suap," pungkasnya.

Saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu, jaksa menghadirkan Adi Wahyono yang merupakan mantan kuasa pengguna anggaran atau KPA Bansos Corona. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini adalah Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Dalam BAP Adi, jaksa mengungkapkan Ihsan Yunus dan Herman Hery menerima kuota sebagai penyedia bansos Corona. Juliari disebut sudah menentukan kuota untuk perusahaan yang terafiliasi mereka.

#SuapBansos   #KPK   #DPR