Senin,  29 April 2024

Markas Persija

Dispora Urus GOR Aja Amburadul Apalagi Bangun Stadion?

NS/RN
Dispora Urus GOR Aja Amburadul Apalagi Bangun Stadion?
Maket pembangunan Stadion BMW.

RADAR NONSTOP - Anies Baswedan tidak ingin stadion milik warga Jakarta amburadul. Dia ngotot agar Stadion Taman BMW dibangun BUMD.

Kabar yang berdar, Anies enggan meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) karena takut amburadul. Apalagi, serapan anggaran dinas pimpinan Ratiyono rendah. 

Dispora dianggap kurang becus dalam bekerja. Dan Anies memilih BUMD karena lebih professional dalam mengelola dan melakukan pemeliharaan. 

BERITA TERKAIT :
Marselino Ferdinan Pernah 'Ditolak' PPOP Ragunan Jakarta, Kini Melenting Dan Diakui Dunia 
Dukung Jakarta Kota Global, JIP Optimalkan SJUT Dari Telekomunikasi Hingga Air

Apalagi Stadion yang akan menjadi markas Persija tersebut dibangun bertaraf internasional dengan anggaran Rp4,5 triliun.

Keinginan Anies tersebut berkaca dari tata cara Disorda dalam mengelola gelanggang olahraga (GOR) yang tersebar di seluruh kecamatan. 

“Dalam pengelolaan dan pemeliharaan hanya itu ke itu saja. Kalau BUMD akan lebih professional, apalagi Stadion Taman BMR bertaraf internasional,” kata Anies.

Anies meminta agar DPRD tidak menolak permintaan dana oleh BUMD atas usulan pemprov.”Kami berharap wakil-wakil rakyat mendukung apa yang menjadi kebutuhan rakyat,” ujar Anies.

Anies menjelaskan, untuk menyetujui PMD tersebut, DPRD DKI Jakarta harus membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 yang diajukan Jakpro untuk menaikkan modal dasar dari Rp10 triliun menjadi Rp30 triliun.

Jika Perda itu tidak direvisi, Jakpro hanya bisa meminta modal sekitar Rp591 miliar lagi karena hingga kini sudah menerima modal sebesar Rp9,4 triliun.

Anies meneybutkan, pemanfaatan fasilitas umum itu akan jauh lebih baik jika dilakukan BUMD. “Sehingga nantinya dapat memanfaatkan baik untuk sepak bola dan kegiatan-kegiatan lainnya.”

Sejauh ini, DPRD tetap meminta agar pembangunan Stadion BMW di Sunter Jakarta Utara tersebut tetap dibangun unit kerja. Hal tersebut dinilai DPRD sesuai dengan tugas Dispora.