Usulkan Ongkos Haji Naik, Fahri Hamzah ‘Kepret’ Kemenag

RADAR NONSTOP - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kembali ‘kepret’ Kemenag. Kali ini soal usulan biaya haji naik. Sebelumnya Kemenag ‘dikepret’ terkait usulan pembuatan kartu nikah.

“Kemenag jangan omong ngakal-ngakalin lagi lah. Kemarin soal kartu nikah, sekarang ongkos haji mau dinaikin,” ujar Fahri dengan nada rada kesal, Selasa (27/11/2018).

Fahri lalu mengatakan, usulan agar ongkos haji naik karena dollar naik hanya akal-akal saja. Kemenag (Kementerian Agama) sebaiknya konsultasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku badan yang mengelola dana haji.

“Saya sarankan Kemenag konsultasi dengan BPKH. Saya harap adanya BPKH tidak ada lagi kenaikan ongkos haji. Kenapa? Karena itu bisa ditalangi dulu oleh BPKH, kurs misalnya, talangin dulu oleh BPKH. Dan, BPKH harus cari akal, demi kemabikan dan kesejahteraan calon jemaah haji," imbuhnya.

Jadi, lanjut Fahri, jangan kemudian diputar-putar, karena kurs naik, maka pakai kurs dollar saja ongkosnya.

"Jangan ngakal-ngakalin rakyat. Sudah lah, kasih ke BPKH biar mereka yang cari akal bagaimana caranya membantu rakyat (jemaah calon haji) ini," cetusnya.

Memang diakui Fahri, kurs dollar lagi naik, tapikan uangnya banyak di BPKH, hampir 100 triliun. Karena itu, dana yang ada saat ini saja dikelolah dulu untuk meringankan beban rakyat.

"Jangan dibalik, dipakai dollar, nanti dirupiahkan ternyata naik. Wah iya kan karena dollar. Udah lah, jangan begitu lah sama rakyat. Iniorang maupergi haji uang pas-pasan rakyat kita itu," tegasnya.

Ditanya bahwa alasan karena negara tekor membayar selisih tersebut, Fahri malah mengatakan, makanya tujuan dibentuk nya BPKH itu supaya tidak tekor. 

Maka, biar BPKH yang bermanuver dengan menginveskan dananya ditempat yang baik supaya kenaikan kurs itu bisa diatasi dengan kenaikan keuntungannya BPKH.

"Suruh lah BPKH itu membeli bluechip-bluechip dong, beli saham-saham yang lagi bagus atau beli sektor-sektor yang lagi maju," katanya.

Pemerintah, tambah Fahri lagi, harus memberikan BPKH ini konsensi, dan bisnis-bisnis bagus yang mereka bisa kelola, sehingga keuntungan BPKH bisa melampaui kurs yang berkembang agar bebannya tidak jatuh kepada rakyat.

"Itu lah maksud dibentuknya BPKH. Untuk meringankan beban rakyat. Bukan kembali lagi bebannya ke rakyat. Ini lah pemerintah, suka terus mengganggu rakyat," ucap dia.

Termasuk soal alasan bahwa kenaikan itu agar ada peningkatan pelayanan di Arafah, Ketua Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR itu mengingatkan jangan setiap ada peningkatan mau dinaikan lagi biayanya.

Sebab, orang itu ingin bayar kepada negara itu dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik. “Sekarang ini ya misalnya, coba lah selesaikan isu-isu furodah itu. Karena furodah itu harusnya dikelola secara transparan. Itu kan luar biasa ongkos haji pakai furodah. Tapi kan memang banyak orang kaya yang mau bayar, tapi jangan negara nggak adapat apa-apa dong. Atur supaya negara dapat dari situ," harap Fahri

Bahkan dirinya mengusulkan, furodah dan sebagainya itu yang kelola BPKH. Termasuk berapa jatah Indonesia dari Pemerintah Saudi, untuk haji-haji yang spesial itu, mengingat furodah itu  ada pasar, yang sebagian bisnis itu ada perjalanan dan kenyamanan yang ada pasarnya kan.

"Nggak masalah itu. Tapi jangan jatuhnya kepada rakyat yang ngantri 20 tahun, ngantri 15 tahun. Kasihan lah orang-orang itu, dari muda ngantri sampai tua baru bisa pergi haji. Nah, jadi yang mau bayar furodah oke, nanti ini mensubsidi melalui BPKH," pungkasnya.