RN - Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta diminta transparan. Selain itu, DPRD juga didesak melakukan audit anggaran KPID.
Hal ini ditegaskan oleh Komunikolog Politik & Hukum Nasional Tamil Selvan. "Desakan audit karena ada dugaan KPID selama ini tak ada kerjaan," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (19/11) malam.
Apalagi komisioner KPID Jakarta diperpanjang beberapa kali. "Proses seleksi sudah tertunda sekitar 3 tahun. Dan APBD sudah dikucurkan, lalu ke mana itu dananya," ungkapnya.
BERITA TERKAIT :DPRD DKI Parno Diamuk Massa, Gara-Gara Tunjangan Rumah Rp 70 Juta Dan Lebih Gila Dari DPR
Tunjangan Rumah DPRD DKI Lebih Gila Dari DPR, Sebulan Penghasilan Tembus Rp 130 Juta
Diketahui, seleksi untuk menjaring anggota KPID DKI Jakarta periode 2024-2029. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Seleksi dalam pengumuman nomor: 03/TIMSEL-KPID/XI/2024.
Pendaftaran calon anggota KPID Jakarta dibuka mulai 11 November hingga 11 Desember 2024. "Kalau mau fair, komisioner lama jangan maju lagi. Dan DPRD harus coret mereka semua," tukasnya.
Populer Berita
