Target Program 100 Hari Tak Terpenuhi Gubernur DKI Jakarta Beri Punishment?

RN - Keberanian Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo men-declare program 100 hari dalam bentuk Instruksi Gubernur Nomor e-0001 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program 100 (seratus) Hari Gubernur-Wakil Gubernur mendapat apresiasi dari Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta.

"Ini merupakan langkah berani dan bentuk keseriusan dalam membangun Jakarta. Membuka ruang kritik dari awal," ungkap Boy Ade Nurdin mewakili Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta di Jakarta, Minggu (20/4).

Terdapat 40 Quickwins Program 100 Hari sebagai Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2025, mulai dari pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pengendalian inflasi pangan pada Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. 

BERITA TERKAIT :
Gubernur DKI Pramono Anung Dicari Prabowo

---

Kaesang Siap Mendukung Tapi Tetap Kritis Di Jakarta, Manuver Abu-Abu PSI

---

"Ini diperlukan dukungan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta. Selain itu, pencapaian target program 100 hari kerja ini bisa dijadikan bahan untuk mengevaluasi jajarannya. OPD dan BUMD yang tidak serius dan tidak loyal perlu diberi punishment oleh Mas Pram," ujar Boy.

Sebelumnya, Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta mengadakan acara  diskusi NGObrolin JAKarta (NGOJAK) bertajuk "Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram - Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif" di Gedung Gondangdia  Lama 25, Cikini, Menteng - Jakarta Pusat, Kamis (17/4) malam.

Dalam diskusi itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menilai memang sudah seharusnya pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon II dan I cukup berasal dari internal.

Inggard mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon II dan I cukup berasal dari lingkungan dalam Pemprov DKI.

"Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi," kata Inggard.

Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif karena saat ini ada 400 jabatan yang diisi Pelaksana Tugas (Plt).

"Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Plt dengan penjabat definitif. Minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini," terangnya.

Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada cawe-cawe dari Legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan. Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau Eksekutif.

"Jangan ada cawe-cawe atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Eksekutif dalam hal ini Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif. Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti," tegasnya.

Ia berharap, dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Doel dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat. Sehingga, program-program yang direncakan dapat dieksekusi dengan optimal.

"Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk," bebernya.

Sementara, Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim mengungkapkan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, khususnya dalam 100 hari kerja.

"Hari ini saya mendapat undangan dari jagoan-jagoan Jakarta, aktivis Jakarta untuk membicarakan mengenai terkait bagaimana semua stakeholder dari mulai pemerintah, DPRD, masyarakat, civil society, dan aktivis untuk bersama-sama membangun Jakarta," ucapnya.

Ia menegaskan, sejumlah program pemimpin baru Jakarta sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.

"Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ungkap pria yang biasa dipanggil Chico.

Ia memastikan, masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.

"Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan," imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, yang turut hadir dalam diskusi tersebut menambahkan, pihaknya akan terus bersinergi dengan masyarakat untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

Budi juga menekankan pentingnya sosialisasi program-program unggulan, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan warga.

"Karenanya sinergi dan kolaborasi ini harus terus dipertahankan untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik dan menjadi kota global," pungkasnya.