RN - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menegaskan kenaikan tarif layanan air minum Perumda PAM Jaya masih sangat logis.
Nova mengatakan, tarif air PAM Jaya tidak mengalami kenaikan selama 17 tahun terakhir, sementara biaya pengolahan dan distribusi terus meningkat.
"Air baku yang kita beli dari Perum Jasa Tirta II yang mengelola Waduk Jatiluhur, Jawa Barat juga mengalami kenaikan setiap dua tahun," kata Nova, saat acara diskusi NGObrolin JAKarta (Ngojak) Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta (LIGA Pro Jakarta) di Gedung Gondangdia Lama 25, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/4).
BERITA TERKAIT :Pungli Berjamaah KIR Sudin Perhubungan Jakpus, DPRD DKI Minta Prmaono Tegas
Ronny Bara Pratama, Eks Caleg DPRD DKI Jakarta Keseret Kasus Suap MA
Dalam diskusi yang mengangkat tema "Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih dalam Program 100 Hari Pram-Doel, Mungkinkah?" itu, Nova menjelaskan, dirinya juga sudah melakukan pengecekan tarif layanan air minum di Daerah Istimewa Yogyakarta, Solo hingga Batam.
"Kenaikan tarif air minum PAM Jaya logis. Meskipun mengalami penyesuaian, tarif air PAM Jaya masih tergolong paling rendah jika dibandingkan dengan kota atau provinsi lain di Indonesia," bebernya.
Menurutnya, penyesuaian tarif PAM Jaya juga sudah sangat memenuhi rasa keadilan dengan adanya pengelompokan jenis pelanggan. Misalnya, untuk kategori KI atau rumah tangga sangat sederhana, tarifnya hanya Rp 1.000 per meter kubik untuk penggunaan air 0-10 meter kubik.
"Melalui skema tarif ini, masyarakat juga bisa mengatur penggunaan air. Semakin dia bisa berhemat air maka biaya yang dibayarkan akan lebih murah," tegasnya.
Nova menambahkan, terkait dengan target memenuhi cakupan layanan 100 persen, PAM Jaya juga perlu fokus pada ketersediaan air baku untuk menjamin suplai atau pasokan.
"Waduk-waduk yang belum diselesaikan harus diselesaikan. Kemudian, juga pembangunan jaringan perpipaan dan mengatasi Non Revenue Water (NRW) atau kebocoran karena ini menjadi bagian integral untuk mencapai layanan 100 persen di Jakarta," terangnya.
Ia optimistis, meskipun Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memberikan target baru penyelesaian cakupan layanan 100 persen dari tahun 2030 menjadi tahun 2029 akan dapat terealisasi.
"Saya yakin dengan kepemimpinan Pak Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama PAM Jaya bersama tim akan bisa memenuhi target itu," ungkapnya.
Sementara, Senior Manager Regional Timur Perumda PAM Jaya, Hilman Sandhi Nugraha memaparkan, dalam program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno mengenai peningkatan cakupan layanan air minum dilakukan dengan tujuh langkah strategis.
Ketujuh langkah strategis itu meliputi pembagian 1.000 toren air, peresmian Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran III, pemasangan 20.000 sambungan rumah, peresmian Reservoir Komunal Tambora dan Margaguna.
"Kami juga merealisasikan program Kartu Air Sehat untuk subsidi air bersih, launching program Sanitasi Prima, dan pemasangan 100 water purifier di sekolah dan fasilitas umum," ucapnya.
Senada dengan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, pemerhati Jakarta dari Koalisi Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto memastikan, tarif PAM Jaya tetap ekonomis meskipun dilakukan penyesuaian.
Ia mengungkapkan, penerapan tarif baru air minum oleh PAM Jaya merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan air minum secara adil dan merata bagi seluruh warga DKI Jakarta.
"Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga telah menanggapi penilaian terkait isu kenaikan tarif air PAM Jaya dengan menegaskan bahwa tarif air di Jakarta masih tergolong murah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya," pungkas Sugiyanto.