Jumat,  16 May 2025

Pungli Di Pasar Induk Kramat Jati Berkedok Koperasi, Sebulan Dapat Rp 225 Juta Dari Pedagang 

RN/NS
Pungli Di Pasar Induk Kramat Jati Berkedok Koperasi, Sebulan Dapat Rp 225 Juta Dari Pedagang 
Para pelaku diamankan polisi.

RN - Pelaku pungutan liar (pungli) di pasar-pasar banyak terjadi di Jakarta. Modusnya para pelaku memakai nama koperasi untuk memalak para pedagang.

Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, para pelaku pungli mengutip parkir liar yang meresahkan para pedagang dan pengunjung pasar.

Dari hasil dugaan pemalakan itu para pelaku mendapatkan duit sekitar Rp 225 juta per bulan.

BERITA TERKAIT :
Pungli Sopir Truk Di Serang Banten Sehari Rp 7 Juta 

"Kami temukan praktik pungli berkedok koperasi yang dilakukan oleh para juru parkir," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly dalam keterangannya, Kamis (15/5).

Keenam pelaku ini masing-masing inisial S (56), S (61), RM (39), K (38), Z (43), dan S (43). Seluruhnya berprofesi sebagai juru parkir.


Berdasarkan pendalaman, para pelaku mematok tarif pungli dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp25 ribu hingga Rp40 ribu.

"Ini jelas melanggar hukum dan sangat merugikan masyarakat," ucap Nicolas.

Disampaikan Nicolas, saat ini para pelaku masih diperiksa intensif oleh penyidik. Ia menyebut penindakan terhadap para pelaku pungli akan terus dilanjutkan demi menciptakan lingkungan pasar yang aman dan bebas pungli.

"Kami akan terus berusaha sampai praktik pungli di wilayah hukum Jakarta Timur dapat diatasi dan memberi rasa aman kepada masyarakat," ujarnya.

Mabes Polri menggelar Operasi Pekat secara serentak di seluruh jajaran wilayah terkait pemberantasan aksi premanisme.

Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut operasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.

Ia mengatakan kegiatan yang dimulai sejak 1 Mei kemarin itu bakal berfokus pada praktik-praktik premanisme yang semakin meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

"Operasi dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5).