PDIP Vs PSI Soal Program 100 Hari Pramono-Rano 

RN - PDIP mengklaim kalau kinerja 100 hari Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sudah maksimal. 

Ada sekitar 40 program percepatan sudah terealisasi. Sebelumnya Fraksi PSI DPRD DKI menyebut kalau program Pramono belum maksimal di 100 hari kerja.

"Saya mengapresiasi langkah konkret yang telah diambil oleh Pak Pramono dan Pak Rano dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka. Meskipun waktu yang singkat," kata Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah. 

BERITA TERKAIT :
Pejabat Yang Gak Kuat Disuruh Mundur, Prabowo Bukan Omon-Omon Soal Korupsi

---

Politikus PDIP ini mengatakan janji perluasan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sudah terealisasi. Dia menyebut jumlah penerima mencapai 707.622, sementara Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) 16.979 mahasiswa.

"Program pemutihan ijazah yang ditahan di sekolah juga patut diapresiasi. Sudah ada 1.315 ijazah yang berhasil diputihkan, dan ada komitmen untuk menyelesaikan sekitar 6.000 ijazah lainnya dalam tahun 2025 ini," ujarnya.

Upaya Pemprov Jakarta mengurangi kemacetan, kata Ima, juga mulai terlihat. Salah satunya dengan melakukan perluasan Bus Rapid Transit (BRT) dan melanjutkan pembangunan MRT dan LRT serta menambah rute Transjakarta.

"Komitmen untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan transportasi massal terintegrasi sangat penting untuk mengatasi kemacetan yang sudah kronis di Jakarta. Pembukaan rute Transjabodetabek seperti Alam Sutera-Blok M dan Vida Bekasi-Cawang, serta rencana pembukaan tiga rute lainnya menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah transportasi," ucapnya.

Ima menilai upaya Jakarta menjadi kota global melalui pengaktifan taman 24 jam juga mempercantik kota. Kebijakan itu juga membuat ruang publik menjadi semakin banyak.

Ima menjabarkan program lain yang juga disebutnya telah berjalan. Program itu mulai dari pelatihan Mobile Training Unit (MTU) yang telah melatih 960 warga Jakarta, dengan 32 orang di antaranya langsung bekerja dan 110 lainnya merintis usaha.

Lalu perluasan manfaat KJP Plus dan pembangunan fasilitas day care. Serta pemanfaatan KJP Plus untuk dapat menikmati fasilitas transportasi umum gratis.

Selain itu, penyederhanaan persyaratan penerimaan PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) atau yang dikenal sebagai pasukan oranye, dari minimal SLTA menjadi cukup SD juga dinilai sudah terealisasi. Dia pun mengapresiasi program lainnya seperti upaya perluasan akses air bersih melalui penetapan Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT), pembagian ratusan toren air, pemasangan puluhan alat pemurni air, hingga penyiapan 300 ribu Kartu Air Sehat sebagai subsidi bagi masyarakat.

Fraksi PSI DPRD DKI sebelumnya menuding bursa kerja atau job fair yang digelar Pemprov DKI Jakarta tidak maksimal. Saat ini mmasih banyak pengangguran di Jakarta.

PSI menyebut ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang tidak mengerti soal adanya bursa kerja. Diketahui program bursa kerja bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. 

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Jakarta, William Aditya Sarana, program bursa kerja belum banyak berdampak menurunkan angka pengangguran.